Nasional

Segera Buka Lelang Air Bersih

Transisi Moya Berakhir 15 Mei, Ombudsman Lihat Ada Potensi Masalah

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari. (istimewa)

batampos.id – Ombudsman Perwakilan Kepri mendesak Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera melaksanakan lelang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam, mengingat masa transisi pengelolaan air oleh PT Moya Indonesia akan berakhir 15 Mei mendatang.

“Ini bisa menjadi potensi masalah, karena sebenarnya proses lelang itu tidak mudah. Saat ini, pelayanan air masih banyak mendapat keluhan, sehingga masyarakat harus cepat mendapatkan solusinya,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, Kamis (25/3), di Batam Centre.

Ia mempertanyakan, mengapa dalam masa transisi selama enam bulan, BP Batam tidak mengerjakannya secara maksimal. Dengan rentang waktu satu setengah bulan lagi, maka perusahaan pemenang lelang akan kesulitan untuk beradaptasi.

Advertisement

Menurut Lagat, jika terlalu lama, maka akan ada kemungkinan pengelola SPAM Batam saat ini, Moya, bisa diperpanjang.

“Tapi kalau seperti itu, BP Batam jadi terkesan lamban di mata masyarakat. Pelayanan air bersih ini harus diutamakan dan jangan masyarakat menanggung akibatnya karena hal ini,” tuturnya.

Menurut Lagat, BP Batam harus terbuka terkait lelang ini. Air bersih merupakan hajat hidup orang banyak. Masyarakat juga pasti memiliki saran yang bagus kepada BP Batam.

“Batam ini kota metropolis dengan jumlah pelanggan air bersih cukup besar, hingga 270 ribu pelanggan. Jadi, jangan main-main dalam hal ini. Wajah Batam juga dinilai dari utilitasnya saat ini, termasuk air bersih. Apalagi saya mendengar, masih ada kualitas air keruh. Ini tidak bagus jika didengar orang luar negeri tentunya,” katanya.

Ombudsman akan terus mengawasi lelang tersebut. Jika perlu, akan libatkan KPK agar prosesnya berjalan dengan benar dan transparan. “Jadi, nanti siapa yang menang itu berdasarkan kompetensinya,” paparnya.

Desakan serupa juga datang dari Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. Ia mendorong BP Batam untuk segera melakukan proses lelang. Sebab, ia tidak ingin pelayanan air kepada masyarakat jadi terganggu, akibat proses lelang yang belum juga dilakukan hingga saat ini.

“Pertama, tentu kita mengharapkan ke BP Batam untuk menjamin ketersediaan dan pelayanan air di Kota Batam dalam tahap masa transisi ini,” ujarnya, Kamis (25/3).

Ia melanjutkan, tahapan-tahapan dalam lelang harus dilaksanakan dengan baik. Ia berharap, pemenang lelang nantinya tidak membuat kegaduhan.

Ia mengatakan, siapa pun yang diseleksi dan ditetapkan, itu merupakan kewenangan BP Batam. Namun, tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Perlu diperhatikan bahwa lelang ini untuk 25 tahun ke depan. Jangan sampai salah memilih dalam hal menetapkan pengelola air ke depan,” katanya.

Pasalnya, ada beberapa tugas yang akan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pemenang lelang ke depannya. Menurutnya, pekerjaan itu mulai dari pendistribusian air yang masih tidak merata. Ada beberapa daerah di Kota Batam baru bisa mendapatkan air hingga subuh.

“Ini sangat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas,” tuturnya.

Pekerjaan lainnya, terkait dengan masalah penyambungan baru di kaveling. Saat ini, masih banyak ditemukan beberapa kontraktor nakal yang membuat harga sesuka hati.

“Banyak masyarakat kita mengeluh akibat adanya tarif dari kontraktor yang memberatkan masyarakat kita. Apalagi di daerah kaveling angkanya sampai Rp 5 juta lebih,” jelasnya.

Ke depan, lanjut dia, menjadi tanggung jawab dari pemenang lelang yang baru untuk melakukan pembenahan dan evaluasi. Komisi I juga telah melakukan pemanggilan terkait aturannya. Sebab, jika terkait dengan pipa dan meterannya ada di Komisi III.

“Kami membidangi hukum dan pemerintahan, maka kami akan fokus kepada prosedur yang telah ditetapkan oleh BP Batam,” bebernya.

Ia tidak ingin ada kejadian serupa seperti beberapa bulan belakangan ini terkait melonjaknya tagihan air. Bahkan, sampai dengan saat ini banyak meteran air masyarakat yang akan diputus atau disegel apabila tidak melakukan pembayaran.

“Padahal pembayaran itu di luar logis dari pelanggan. Itu yang sekarang tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh PT Moya,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat memahami bahwa hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, tagihan itu tidak masuk akal sehingga masyarakat berteriak.

Ia berharap hak pelanggan bisa dijaga dengan baik dan BP Batam harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kalau sesuai dengan pemakaian, saya rasa masyarakat itu akan memenuhi kewajibannya.”

Ia menambahkan, dengan kontrak selama 25 tahun, pemerintah daerah bisa mendapatkan pemasukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dimana, selama 25 tahun dijalankan oleh ATB, tidak ada pemasukan untuk pemerintah daerah.

“Tentu kita harap ini ada format yang bisa dibicarakan BP Batam dan Pemko Batam. Kami di DPRD Batam mendukung untuk mensiasati agar dalam pengelolaan air ini Pemko Batam dapat pemasukan yang tak melanggar ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan bahwa lelang SPAM akan segera dibuka.

“Saat ini, masih penyusunan dokumen tender. Nanti setelah selesai, akan diinfokan kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengendali Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPAM Batam, Arham S Torik, pernah mengatakan bahwa lelang SPAM ini memperbolehkan kontestan untuk mengikuti lelang hulu dan lelang hilir dari pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

“Mungkin seluruh peserta akan ikut dua-duanya, tapi tidak boleh menang di keduanya,” katanya, baru-baru ini.

Menurut Arham, BP Batam membutuhkan dua mitra yang cakap dalam menangani SPAM Batam, mulai dari sektor hulu seperti mengelola urusan produksi air baku, mengurus daerah tangkapan air (DTA), hingga ke sektor hilir seperti distribusi air hingga layanan pengaduan pelanggan.

“Syarat utamanya baik di lelang hulu maupun hilir yakni sudah pernah mengelola air sebanyak 3 ribu liter per detik,” paparnya.

Lelang ini, kata Arham, merupakan yang pertama di Indonesia. Sehingga prosesnya diharapkan dapat berjalan dengan optimal, agar menjadi contoh sukses bagi penerapan lelang yang sama di daerah lainnya di Indonesia.

“Ini lelang pertama kali di Indonesia. Ada lelang hulu dan hilir. Jadi, kemungkinan akan ada konsorsium, karena yang punya pengalaman mengelola DTA itu sangat sedikit,” paparnya. (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
EGGI IDRIANSYAH
EDITOR : YUSUF HIDAYAT