Politika

PD AHY Berharap Kubu Moeldoko segera Minta Maaf ke Presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (F. Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan keputusan menolak kepengurusan hasil KLB Demokrat, Deli Serdang. Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak kepengurusan PD versi Kongres Luar Biasa (KLB) meminta maaf kepada masyarakat dan Presiden Jokowi.

“Kubu Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Minggu (4/4).

Menurutnya, kubu Moeldoko harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena dianggap selalu membawa nama presiden dalam berbagai kesempatan. “Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” ucap dia.

Kemudian, Herzaky menyebutkan bahwa kubu Moeldoko perlu meminta maaf kepada masyarakat karena dua hal, yaitu pertama karena KLB dianggap membuat bising ruang publik.

“Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru kelompok Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” ujarnya.

BACA JUGA: Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko 

Kemudian, hal kedua yaitu kubu Moeldoko dianggap membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi dan waktu untuk urusan KLB.

“Masih saja kelompok Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” ujar Herzaky. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung