Opini

Benturan Kepentingan sebagai Konsekuensi Jabatan Ex-Officio di KPBPB Batam

Batampos.id – Sejak sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62/2019 yang mengatur tentang ex officio kepala Badan Pengusahaan Batam sudah disadari akan ada konsekuensi pelaksanaannya.

Bahkan kontroversi muncul di antara pemangku kepentingan. Tak tanggung-tanggung, penolakan datang dari institusi BP Batam sendiri. Penolakan itu tegas dan jelas disampaikan melalui demo-demo yang digelar di kantor BP Batam sendiri. Juga ada surat dari Ombudsman RI dan DPR-RI, juga Kadin Batam, Kadin Kepri, serta Kadin Indonesia.

Isi surat dan aspirasi mereka semua yang intinya memberi masukan kepada Presiden RI agar tidak menerapkan jabatan ex-officio yang dimaksud. Namun, semua penolakan dan kontroversi itu tidak menyurutkan Presiden RI dalam menerbitkan PP 62/2019 yang menjadi dasar pijakan dalam melaksanakan jabatan ex-officio tersebut.

Advertisement

Oleh karena itu, dengan terlaksananya kepala BP dijabat secara ex-officio oleh wali kota Batam, maka seharusnya tidak perlu lagi ada pertentangan dan atau kontroversi. Sebab legalitasnya sudah ada, dan mengubah Peraturan Pemerintah itu ada prosedurnya. Selain itu, PP 41/2021 sebagai pelaksanaa dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak menganulir PP 62/2019.

Itu artinya sebelum ada perubahannya mutatis mutandis yang menjadi kepala BP Batam syaratnya adalah terlebih dahulu wali kota Batam, bukan yang lain.

Sehingga ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam juga tidak berwenang mengutak-atik PP 62/2019 tersebut, yang boleh mengutak-atiknya hanya Presiden RI.

Syarat Kepala BP Batam
Ditetapkannya wali kota menjabat sebagai kepala BP Batam, bukan tanpa maksud dan tujuan. Dalam PP 62/2019 itu sendiri tegas diatur. Pada butir menimbang diterbitkannya peraturan itu menguraikan, dalam rangka pengembangan KPBPB Batam, perlu diatur ketentuan mengenai persyaratan dan pelaksanaan tugas kepala BP Batam, serta ketentuan mengenai sinkronisasi dan koordinasi antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum.

Sehingga syarat menjadi kepala BP Batam adalah terlebih dahulu menjadi wali kota Batam. Ini jelas diatur dalam Psl 2A ayat (1 a) kepala BP Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) psl 2 A tersebut dijabat ex-officio oleh wali kota Batam.

Maka, Menko hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan wakil kepala dan anggota saja. Ini syarat yang tak bisa lagi ditawar-tawar, karena aturannya sudah begitu dalam PP62/2019 tersebut.

Kalau mau diutak-atik lagi, maka ubah dulu PP 62-nya, dan itu adalah kewenangan Presiden selaku pelaksana undang-undang. Kalau ada yang dirugikan, dan memiliki legal standing dan mampu membuktikan permohonannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, silakan itu hak dari pemohon. Soal apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, mekanisme hukum yang menjadi rujukannya.

Sehingga wali kota Batam itu adalah syarat untuk diangkat menjadi kepala BP Batam, yang disyaratkan dalam peraturan. Maka yang diperlukan pedoman benturan kepentingan dalam pelaksanaannya.

Benturan Kepentingan
Dari sejak awal sudah disadari akan muncul benturan kepentingan dalam pelaksanaan sisten jabatan ex-officio tersebut. Dan ternyata PP 62 itu sendiri sudah mengamanatkan perlunya penyelesaian benturan kepentingan berdasarkan suatu pedoman. Namun sayangnya pedoman itu baru hanya mengacu kepada regulasi pedoman yang ada diterbitkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB No. 32 Tahun 2012) yang isinya bersifat umum di seluruh wilayah-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Seharusnya Dewan Kawasanlah yang membentuk Peraturan Dewan Kawasan sendiri yang mempedomani penyelesaian benturan kepentingan, yang sudah diprediksi bakal timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan jabatan ex-officio tersebut. Pasalnya, wakil ketua dewan kawasan adalah menteri dalam negeri. Mengapa posisi menteri dalam negeri sebagai wakil? Karena KPBPB itu adalah di dalam wilayah NKRI yang menjadi ranah tugas pokok dan fungsi kementerian dalam negeri untuk mengatur pemerintahan di daerah. Gubernur Provinsi Kepri juga sebagai anggota Dewan Kawasan. Begitu juga dengan wali kota. Oleh karenanya sangat patut jika sekiranya dari awal atau ke depan juga belum terlambat untuk menerbitkan Peraturan Dewan Kawasan yang menjadi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas jabatan ex-officio yang diamanatkan oleh PP 62 Psl 2 A ayat (1 f). Pasal itu mengatur, pelaksanaan tugas dan wewenang kepala BP Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) mengacu pada pedoman penanganan benturan kepentingan antara tugas dan wewenang sebagai kepala BP Batam dan sebagai Wali kota Batam. (1g) mengatur, penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1f) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang pasal 2 A ayat (1f dan g) tersebut tidak mengamanatkan Peraturan Dewan Kawasan secara tegas, tapi hanya menyebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan Menpan RB tersebut pun dipakai sebagai pedoman boleh saja, dan memang baru itulah sekarang yang dipakai sebagai pedoman penyelesaian benturan kepentingan. Sampai sekarang juga belum ada fakta perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan tugas ex-officio tersebut. Yang muncul baru dalam pemberitaan-pemberitaan di medsos saja. Artinya belum jelas permasalahannya di mana.

Klik Pimpinan BP Batam
Adanya pemberitaan yang menyatakan karena klik pimpinan alokasi lahan tersebut ditolak, dan juga hal hal yang terjadi pasca pelaksanaan dari jabatan ex-officio di Batam, memerlukan penelaahan lebih jauh lagi. Adanya dugaan keadaan tupoksi mulai tingkat kasi, kabid, direktur, dan deputi pada proses registrasi, validasi, verifikasi, evaluasi, komitmen yang sudah disetujui pejabat berwenang tidak ada gunanya. Karena harus klik pimpinan.

Dari informasi yang berkembang di medsos, selanjutnya perlu dibentuk tim evaluasi untuk menelusuri pelaksanaan jabatan ex-officio tersebut. Menurut pemberitaan yang dapat dikutip di sini adalah bahwa akibat proses klik pimpinan ini sejumlah pejabat penting di BP Batam sulit ditemui oleh masyarakat dalam pengurus perizinan investasi dengan alasan selalu dari staf atau pun petugas di ruangan mengatakan bapak tidak ada di tempat atau bapak sedang tugas di luar.

Diberitakan lebih lanjut bahwa para pejabat setingkat deputi, direktur, atau pun kabid seakan malu untuk bertemu masyarakat, sebab apapun yang akan di sampaikan tidak ada gunanya karena berujung nantinya ditolak oleh klik pimpinan. Sejauh mana kebenaran dari pemberitaan ini, perlu dibentuk tim khusus untuk mencari kebenaran semua pemberitaan yang beredar tersebut. Tim tersebut dapat terdiri dari Dewan Kawasan juga internal BP Batam dan unsur-unsur lainnya yang dianggap dapat mengurai evaluasi pelaksanaan dari jabatan ex-officio tersebut. (*)

Oleh: Ampuan Situmeang
Peneliti/Praktisi, Akademisi Hukum di Batam