Nasional

BNPB Sebut Korban Banjir Bandang Capai 117 Jiwa, 76 Dinyatakan Hilang

Kerusakan akibat banjir bandang di salah satu kawasan permukiman di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. (F. Tagana Flores Timur)

batampos.id – Jumlah korban jiwa banjir bandang di Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Kini jumlah korban jiwa mencapai 117 orang dan sebanyak 76 orang belum diketahui keberadaannya.

Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. “Telah ditemukan dalam keadaan meninggal sebanyak 117 orang, sedangkan yang hilang adalah 76 orang, terakhir yang berhasil dihimpun,” kata Doni dalam konferensi pers, Selasa (6/4).

Doni memyampaikan, pihaknya mengalami kendala dalam pencarian korban hilang akibat banjir bandang. Menurutnya, kurangnya alat berat menjadi kendali pencarian korban.

Advertisement

“Walaupun sudah disiapkan, tetapi belum bisa kirim ke tujuan. Pertama di Adonara dan juga di Alor, sedangkan di Lembata masih diupayakan sejumlah perusahaan yang sedang mengerjakan pekerjaan jalan untuk dikerahkan dimobilisasi menuju ke sasaran,” ucap Doni.

Doni memastikan, kebutuhan makanan untuk para pengungsi warga terdampak bencana akan terpenuhi. Menurutnya, kebutuhan makanan telah sampai dan akan didistribusikan kepada warga terdampak bencana.

BACA JUGA: PLN Perbaiki 786 Gardu yang Mengaliri 100.933 Pelanggan di NTT

“Logistik selama dua hari terakhir sudah didatangkan dari Jakarta dan Surabaya termasuk dari Makassar, sebagian besar sudah terdistribusi ke beberap daerah terdampak, terutama di Adonara kemudian di Lembata dan juga di Alor,” beber Doni.

Dalam konferensi pers pada Senin (5/4) kemarin, Doni menyampaikan bencana banjir bandang yang terjadi di NTT belum diusulkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, cukup daerah yang menentukan status darurat bencana.

“Pada kesempatan ini kami berpikir tidak perlu ada usulan bencana nasional, cukup daerah saja yang menentukan status darurat bencana,” ucap Doni.

Meski NTT menetapkan status darurat bencana, sambung Doni, pemerintah pusat memastikan akan membantu penanganan bencana di wilayah tersebut. “Pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, Kemensos, Kementerian PUPR dan lembaga lainnya termasuk Basarnas, didukung TNI-Polri akan optimal mendukung daerah. Sekali lagi status bencana nasional tidak perlu ditetapkan,” tegas Doni. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung