Nasional

Buron Satu Tahun, KPK Tangkap Penyuap Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap daftar pencarian orang (DPO), Samin Tan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, Senin (5/4). (F. jawapos.com)

batampos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan, Senin (5/4). Menjadi buron dan masuk daftar pencarion orang (DPO) selama satu tahun, Samin Tan ditangkap di salah satu kafe di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.

“Tim Penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan tersangka yang berstatus DPO tersebut,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).

Karyoto menyampaikan, mengetahui keberadaan Samin Tan, tim penyidik lembaga antirasuah bergerak cepat ke kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Samin Tan menjadi buronan KPK sejak April 2020.

Advertisement

“Tim bergerak dan memantau keberadaan tersangka yang sedang berada di salah satu cafe yang berlokasi di wilayah Jalan M. H Thamrin, Jakarta Pusat dan langsung dilakukan penangkapan,” ucap Karyoto.

Setelah dilakukan penangkapan, Samin Tan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Karyoto menegaskan, penangkapan terhadap Samin Tan merupakan upaya tegas lembaga antirasuah untuk menangkap buronan lainnya.

BACA JUGA: KPK Terus Dalami Keterlibatan Orang Dekat Nurdin Abdullah

Karyoto memastikan, penangkapan DPO Samin Tan menegaskan koordinasi KPK dan Polri untuk bersama melakukan pencarian dan penangkapan para DPO KPK akan terus dilakukan. KPK tetap berkomitmen untuk terus memburu dan menangkap para DPO KPK lainnya.

“KPK berterima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan informasi terkait keberadaan para DPO KPK,” tegas Karyoto.

Bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Februari 2019. Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberi uang Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Samin Tan meminta bantuan Eni untuk menyelesaikan masalah terminasi perjanjian PT AKT, anak usaha PT Borneo Lumbung Energy & Metal di Kalimantan Tengah.

Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung