Bintan-Pinang

Kasus Pencemaran Nama Baik Mantan Kadishub Kepri, Penyidik Kedepankan Restorative Justice

Kasat Reskrim Bintan, AKP Dwihatmoko. (F.Slamet Nofasusanto/batampos.id)

batampos.id – Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Dwihatmoko mengungkapkan, penyidik mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial yang dilaporkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumhur Ismail. “Ada surat edaran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bahwa dalam penanganan kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE), penyidik diminta mempertimbangkan restorative justice,” ujarnya, Selasa (6/4/2021).

BACA JUGA: Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik, Direktur CV. Bainaura Ancam Lapor Kepala UPT Dishub Kepri ke Polisi

Perlu Diketahui, Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut

Advertisement

Dwihatmoko mengatakan, penyidik masih menyidik kasus tersebut dengan mengambil keterangan dari berbagai saksi termasuk saksi ahli bahasa untuk memastikan unsur pencemaran nama baik terpenuhi atau tidak. “Kita lihat dulu apakah yang diucapkan di media sosial tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak,” ujarnya.

Apabila unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE terpenuhi, dia mengatakan, penyidik akan menjembatani kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. “Pasti dijembatani, kita mediasi,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, apabila antara kedua belah pihak tidak ditemukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maka, masih katanya, jika unsur pidana dalam kasus ini terpenuhi, penyidik akan melanjutkan kasus ini. Kasus bermula karena ada tudingan kegiatan pengelolaan pelabuhan Kota Segara, Tanjunguban, Bintan sarat korupsi, kolusi nepotisme (KKN) dan pengelolaan air ke pelabuhan di media online. (*)

Reporter: Slamet
editor: tunggul