Nasional

Pemerintah Kumpulkan Arsitek dan Perencana Perkotaan Soal Desain Baru IKN

Desain istana negara. (Instagram Suharso Monoarfa.)

batampos.id – Pemerintah mulai bersiap terkait rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Terkait hal ini, Kementerian PPN/Kepala BPN mengumpulkan asosiasi arsitek dan perencana wilayah perkotaan. Langkah ini dilakukan untuk menerima usulan dan gagasan desain IKN.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin diskusi terkait pembangunan IKN bersama Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota (IAP), Ikatan Ahli Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), serta Green Building Council Indonesia (GBCI).

Sejumlah aspek yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti lingkungan, budaya, hingga progres Master Plan IKN. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah desain Istana Negara yang hingga saat ini, masih memasuki tahap gagasan awal.

Advertisement

“Saya berterima kasih sekali atas masukan dari rekan-rekan arsitek, dari IAP, IAI, IARKI, IALI, GBCI, dan masyarakat luas. Kita pikirkan, bangunan burung Garuda, secara arsitektur bagaimana atau secara security-nya, kita bisa diskusikan,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (6/4).

BACA JUGA: Pembangunan IKN Mulai Dikerjakan Tahun Ini

Untuk pembangunan Istana Negara, lanjutnya, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyelaraskan materi Master Plan IKN dan Urban Design IKN.

Suharso memastikan aspek lingkungan adalah salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan akan memperhatikan pelestarian lingkungan.

“Pembangunan ini sangat amat memperhatikan lingkungan hidup, bahkan kita menghutankan kembali hutan yang sudah rusak. Semua hitungan dalam proses perencanaan dan rancangan Ibukota Negara sudah kita perhitungkan, prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang,” pungkasnya. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung