Nasional

Tersangka Kasus Dugaan Suap Ekspor Benur Segera Disidang

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa penyuap Edhy Prabowo jalani sidang tuntutan (F. Humas KPK)

batampos.id – Penyuap Penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Suharjito, akan menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) ini akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Iya benar (sidang tuntutan Suharjito),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (7/4). Suharjito juga mengajukan justice collaboratore (JC) dalam perkara kasus dugaan suap perizinan ekspor benir lobster atau benur.

Advertisement

Kuasa hukum Suharjito, Aldwin Rahadian mengaku sudah sejak awal mengajukan JC kepada majelis hakim. Hal ini merupakan itikad baik kliennya dalam mengungkap kasus dugaan suap ekspor benur.

“Soal permohonan JC tentu dari awal proses penyidikan kita sudah sampaikan ke penyidik sebelum pelimpahan ke JPU. Bukan apa-apa, itu karena itikad baik dan kooperatif saja apapun akan siap menjawab dengan sejujur-jujurnya,” ucap Aldwin, Rabu (24/3).

BACA JUGA: KPK Dalami Peran Mekeng dan Jonan

Dalam persidangan ini, pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito didakwa menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.

Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.

Suharjito didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung