Nasional

Tiga Polisi Ditetapkan Tersangka Penembak 6 Laskar FPI

Rekonstruksi peristiwa penembakan laskar FPI di tol Cikampek yang digelar di Kantor Komnas HAM, beberapa waktu lalu. (F. Haritsah Almudatsir/)

batampos.id – Tiga polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan unlawfull killing. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri meningkatkan status hukum dari terlapor menjadi tersangka.

Tiga polisi ini terjerat kasus Ketiganya diduga sebagai penembak 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Peningkatan status ini dijelaskan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.

Menurutnya, penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada 1 April 2021 lalu. Hasilnya, penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menaikan status hukum ketiga terlapor.

Advertisement

“Kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).

BACA JUGA: Polisi Diduga Penembak Laskar FPI Meninggal dalam Kecelakaan

Kendati demikian, proses hukum terhadap salah satu tersangka berinisial EZP harus dihentikan. Sebab, dia meninggal dalam kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan 109 KUHAP, karena yang bersangkutan meninggal dunia maka penyidikannya langsung dihentikan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, tersangka kasus dugaan unlawfull killing ini hanya menyisakan 2 orang anggota polisi. “Kita tunggu saja, tugas yang dilaksanakan penyidik untuk dapat menuntaskan kasus KM 50 ini secara profesional, transparan dan akuntabel,” kata Rusdi.

Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyelesaikan gelar perkara tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI). Penyidik memutuskan menaikan status perkara ke ranah penyidikan.

“Dan hasil daripada gelar perkara hari ini, status dinaikkan menjadi penyidikan. Dengan yang disangkakan terhadap 3 anggota Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/3).

Rusdi menyampaikan, Polri selanjutnya mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. Polri berkomitmen akan menyelesaikan kasus ini sesuai rekomendasi Komnas HAM. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung