Ekonomi & Bisnis

Airlangga: Pemerintah Memberi Banyak Stimulus, Pengusaha Diminta Bayar THR Karyawan

ILUSTRASI: Karyawan garmen sedang mengerjakan jahitannya di PT Harbor Jaya Garmindo di Kawasan Industri Union Batuampar, Batam, Rabu 6 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah memberikan banyak stimulus kepada para pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah meminta agar para pengusaha dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya.

Menurutnya, berbagai bantuan stimulus pajak seperti fasilitas PPnBM mobil dan PPN ditanggung pemerintah cukup menjadi alasan pemerintah menagih pembayaran THR tersebut.

“Pemerintah sudah memberikan fasilitas PPnBM dan kenaikan penjualan kendaraan pada bulan Maret 143 persen. PPN ditanggung pemerintah mengakibatkan kenaikan penjualan pada bulan Maret,” ujarnya secara virtual, Rabu (7/4).

Advertisement

Selain itu, stimulus lainnya juga diberikan pada sektor bisnis seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jual beli rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. “Masyarakat berpenghasilan rendah, rumahnya adalah 10 persen, menengah 20 persen, dan tinggi 10 persen,” imbuhnya.

Selanjutnya, stimulus untuk sektor pariwisata seperti hotel dan restoran yang tertera dalam aturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) yaitu PMK nomor 32 tahun 2021, dimana diberikan grass periode selama 3 tahun dan klaster usahanya dari Rp 5 miliar sampai Rp 1 triliun dengan pinjaman minimum Rp 5 miliar.

BACA JUGA: 54 Perusahaan Masih Utang, Buruh Tolak THR 2021 Dicicil

Khusus kafe restoran bisa menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana KUR diusulkan untuk diperpanjang 3 persen sampai 2021 dan tentu pemerintah menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp 8,15 triliun. Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan skema pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 masih dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

Namun, belum ada keputusan THR tahun ini boleh dicicil seperti Lebaran tahun lalu atau tidak. Tahun lalu Kemenaker mengizinkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

Ida menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. Lembaga tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung