Metropolis

Dapat Rp1,7 M Per Kelurahan, Warga Minta Proyek PIK Transparan dan Tepat Sasaran

batampos.id– Anggaran untuk percepat pembangunan kelurahan atau yang lazim di sebut PIK (Percepat Infrastuktur Kelurahan) rawan disalahgunakan oleh perangkat pelaksana di lapangan. Masyarakat berharap ada pengawasan dan transparansi dari instansi pemerintah, agar anggaran ini tepat sasaran dan berjalan dengan maksimal.

BACA JUGA: Pegawai Dishub Batam Tersangka Korupsi Segera Disidang di Pengadilan Tipikor

Harapan ini disampaikan masyarakat di Sagulung, Batuaji dan juga Marina, kelurahan Tanjungriau, Sekupang sebab saat ini proyek PIK sudah mulai berjalan dengan total anggaran sekitar Rp 1,7 miliar per kelurahan. Dana ini dibagi ke setiap RT untuk melaksanakan proyek peningkatan infrastruktur sesuai dengan usulan dalam musrembang sebelumnya.

Advertisement

Warga berharap agar rincian penggunaan anggaran itu diperjelas secara transparansi kepada masyarakat sehingga fisik proyek yang dibangun benar-benar sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Begitu juga jika ada anggaran tambahan lain seperti biaya tukang atau biaya pengerjaan di lapangan dan lain sebagainya disampaikan warga demi menghindari penyalahgunaan dari oknum-oknum tertentu.

“Karena informasinya anggaran untuk pembangunan infrastruktur (dari PIK) itu beda dengan anggaran pekerja (tukang) yang mengerjakan. Nah ini harus diperjelas, jangan sampai dikerjakan secara massal oleh warga tapi biaya pekerjaan (tukang) diambil sepihak oleh oknum-okum pelaksana di lapangan,” ujar Burhan, warga Sagulung, Kamis (8/4/2021).

Begitu juga dengan pembelian material pembangunan infrastruktur seperti ready mix, besi ataupun semen harus transparan sehingga tidak terjadi Mark up harga oleh oknum pelaksana demi keuntungan pribadi. “Yang lebih penting lagi ya fisik proyek harus sesuai dengan anggaran yang dikucurkan (ke setiap RT penerima). Jangan anggarannya besar tapi hasilnya asal-asalan,” kata Nurdin, warga Batuaji lainnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara
editor: tunggul