Nasional

Kemenpan-RB Larang ASN ke Luar Kota dan Mudik Lebaran

Suasana salah satu area di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (25/4/2020) saat jelang mudik Lebaran Idul Fitri 2020 lalu. (F. Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

batampos.id – Aparatur sipil negara (ASN) resmi dilarang untuk ke luar kota dan mudik selama Lebaran tahun ini. larangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kebijakan ini juga diberlakukan anggota keluarga ASN. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyatakan, larangan tersebut berlaku selama 12 hari pada masa libur Lebaran. Yaitu, 6–17 Mei mendatang.

”Pegawai ASN maupun keluarganya dilarang keras bepergian ke luar daerah atau melakukan mudik,” tegasnya kemarin (7/4).

Advertisement

Kementerian atau instansi terkait juga dilarang memberikan izin cuti kepada ASN dalam rentang waktu tersebut. ASN pun diminta untuk tidak mengajukan cuti, kecuali sakit atau melahirkan.

Jika kedapatan melanggar, ada hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ”Laporan terkait pelanggaran yang dilakukan ASN saya terima paling lambat 24 Mei mendatang,” ujar dia.

BACA JUGA: ASN Dilarang Bepergian 1-4 April

Meski begitu, ASN masih diizinkan melakukan perjalanan ke luar daerah jika mendapat penugasan kedinasan. Atau, jika ada alasan mendesak lainnya.

Syaratnya, tetap harus menyertakan surat izin tertulis atau surat tugas dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala kantor satuan kerja di instansinya.

Tjahjo meminta para ASN tetap memperhatikan peta zona merah risiko persebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh lengah. Menurut dia, ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan larangan mudik secara lebih detail. Untuk transportasi darat, misalnya, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan kepolisian.

”Akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi,” kata Budi di kantor presiden kemarin.

Untuk transportasi melalui jalur laut, Kementerian Perhubungan hanya akan memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan dalam kebijakan larangan mudik. Dengan kata lain, layanan transportasi laut hanya diberikan secara terbatas. Hal yang sama diberlakukan pada layanan kereta api. Bahkan, ada opsi kereta yang dioperasikan hanya kereta luar biasa.

Pengamat transportasi Djoko Setijawarno mengingatkan, berkaca pada pengalaman tahun lalu, larangan mudik tidak berjalan efektif. Karena itu, lebih baik diganti dengan kebijakan pengaturan dan pengendalian.

”Bila belajar dari Singapura, semua tetap boleh masuk (melakukan perjalanan, red), tapi wajib karantina 14 hari,” urainya.

Di Indonesia, kebijakan bisa menggunakan sistem zonasi. Yakni, merah, kuning, dan hijau. Juga diatur mekanisme tes dan karantinanya. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung