Ekonomi & Bisnis

Mudik Dilarang, PHRI Harap Dananya Dialihkan untuk Staycation

ILUSTRASI: Penumpang dan suasana di Bandara Soekarno Hatta (Soeta), Jakarta, Kamis 11 Februari 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.id – Kebijakan pemerintah soal mudik Lebaran menjadi peluang bagi pelaku industri perhotelan. Memanfaatkan staycation yang menjadi tren, mereka mempersiapkan hotel untuk menyambut tamu. Mereka berharap itu bisa meningkatkan kinerja perhotelan yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wilayah DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menyatakan bahwa larangan mudik berdampak bagi pariwisata. Namun, jika tidak dilarang, tradisi yang identik dengan Lebaran itu juga bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19.

“Kami berharap uang yang tadinya disiapkan untuk mudik bisa digunakan untuk staycation di sekitar Jakarta,” ujarnya, Senin (5/4). Sutrisno optimistis okupansi hotel bakal tumbuh 20 hingga 30 persen pada momen Lebaran nanti. Namun, PHRI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk memulihkan kinerja perhotelan.

Advertisement

“Untuk menolong hotel dan restoran, perlu dipikirkan subsidi dan bantuan tunai bagi masyarakat guna meningkatkan daya beli. Pada gilirannya tentu akan berdampak juga pada pariwisata, termasuk hotel dan restoran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Jawa Timur (Jatim) Dwi Cahyono menyebutkan bahwa larangan mudik menjadi penyebab bergesernya proyeksi. Biasanya, hotel yang meraup untung besar saat mudik Lebaran adalah yang terletak di kawasan wisata.

BACA JUGA: Larangan Mudik, Kemenhub Bakal Sekat 300 Titik Lokasi

Namun, larangan itu membuat hotel di kawasan wisata tidak bisa berharap banyak.
“Kemarin kami sudah agak lega karena kabarnya mudik diizinkan. Tapi setelah ada larangan, kami harus koreksi target,” ungkap Dwi.

Dia menyatakan bahwa saat ini okupansi rata-rata hotel di Jatim hanya 25 persen. Padahal, okupansi hotel saat normal berada pada angka 60 persen.

Semula, proyeksi okupansi hotel di Jatim saat Lebaran bisa mencapai 60 persen atau mendekati normal. Namun, kebijakan berubah. Maka, target mereka juga harus berubah. Demikian juga dengan strategi pemasarannya. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung