Opini

RUU PKS, Mengayuh di antara Karang Polarisasi dan Mispersepsi

Batampos.id – Dalam katalog-katalog wisata asing, Indonesia sering dikatakan destinasi yang eksotis, full of magic. Tapi bagi orang Indonesia, keajaiban negeri ini bukan hanya pada ranah wisata, tapi juga pada ranah politik. Entah sudah berapa kebijakan, keputusan atau manuver politik yang membuat publik geleng-geleng kepala. Salah satunya pada area legislasi. Ada Rancangan Undang-undang yang bisa disahkan hanya dalam 15 hari, seperti revisi UU KPK (2019) walaupun diprotes pihak oposisi dan masyarakat sipil.

Ada pula RUU yang menggabungkan 1.203 pasal dari 79 undang-undang dan berhasil diundangkan dalam waktu hanya lima bulan, meskipun partai oposisi menolak, bahkan walkout, dan buruh, pekerja, akademisi, aktivis, mahasiswa serta elemen-elemen masyarakat sipil lainnya turun ke jalan untuk menolak.

Namun di sisi lain, ada RUU yang tak kunjung disahkan walaupun sudah delapan tahun diperjuangkan dan survei-survei menunjukkan publik mendukung isi RUU tersebut, karena kedaruratan situasi. RUU ‘malang’ tersebut adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sudah diusulkan sejak 2012 oleh Komnas Perempuan.

Advertisement

Sejak awal, jalan pembahasan RUU ini memang berliku. Setelah usulan dari Komnas Perempuan tahun 2012, DPR baru meminta naskah akademik RUU ini pada tahun 2016. Setahun kemudian, baru DPR menyetujui RUU ini sebagai usulan inisiatif DPR RI. Pada tahun 2018, RUU ini mulai dibahas, dan mulai dipersoalkan oleh sejumlah anggota Dewan karena dianggap akan melegalisasi seks bebas serta praktik LGBT.

Tercatat, selama periode 2014-2019, DPR membahas RUU ini sebanyak 15 kali, tapi gagal mengesahkannya. Meski DPR periode 2019-2024 belum pernah sekalipun membahas RUU ini, Badan Legislatif memutuskan mengeluarkan RUU ini dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Baru pada Prolegnas 2021, RUU ini dimasukkan lagi.

Di atas kertas, harusnya RUU ini tidak menemui kendala untuk disahkan. Namun, RUU ini sempat ditolak oleh partai-partai pendukung capres Prabowo, sebagai dampak polarisasi Pilpres 2019. Tapi masuknya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Gerindra Sandiaga Uno dalam kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2024, partai Gerindra berubah sikap.

Artinya dengan demikian, dari sembilan parpol yang ada di Senayan, lima partai besar sudah menyetujui RUU ini, yaitu PDIP (128 kursi), Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi). Total jumlah kursi mereka 408 kursi dari 575 kursi DPR RI atau setara dengan 71 persen suara, lebih dari cukup untuk memenangkan pemungutan suara. Hanya fraksi PKS (50 kursi; 8,7 persen suara) yang tegas menolak.

Sisanya masih belum menentukan sikap. Dukungan di parlemen juga datang dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KKP-RI) yang menghimpun para perempuan legislator. Jumlah mereka mencapai 120 orang (setara 21 persen suara). Dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah juga sudah menyatakan mendukung pengesahan RUU ini.

Argumen yang diajukan anggota Dewan untuk menunda dengan alasan sulit (Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang/ F-PKB, 7/20), ‘menyandera’ dengan mempersyaratkan penyelesaian RUU KUHP (Ketua Komisi VIII Supratman Andi Atgas/F-Gerindra, 7/20) atau alasan perbedaan ideologis (Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Hamidah/ F-PKB, 8/20), menjadi tidak relevan dengan melihat track record penyelesaian legislasi selama ini.

Pertanyaan besarnya memang pada komitmen politik DPR RI dan pemerintah untuk mengesahkan RUU PKS yang penting ini, untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Ini bertambah genting, karena catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa meski terjadi pandemi, ada hampir 300 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, naik 6 persen sepanjang tahun 2020 dibanding tahun 2019. Ini dipercaya sebagai puncak gunung es, karena sebagian besar kasus cenderung tidak dilaporkan oleh korban karena malu, merasa terancam dan lain-lain.

Tentu saja tetap perlu edukasi publik yang masif untuk menjelaskan bahwa RUU PKS tidaklah dimaksudkan untuk melegalisasi praktik seks bebas dan LGBT. Secara mendasar, negara tidak bisa masuk ke ruang privat, sehingga ketika hubungan seksual dilakukan secara konsensual (suka sama suka), itu tidak bisa dikriminalisasi oleh negara.

Karena dalam hukum Islam, hubungan seks di luar pernikahan yang resmi hanya bisa dikenakan hukuman pidana ketika disaksikan oleh empat lelaki muslim yang amanah, atau dua saksi perempuan untuk menggantikan satu saksi lelaki. Jadi membangun persepsi bahwa RUU PKS melegalisasi seks bebas bukan hanya salah sasaran (misleading) tapi membawa pada konsekuensi yang mengerikan yaitu membawa aparat negara masuk ke ruang-ruang privat warga negara dan mengadili pikiran mereka. Tentu kita tidak menginginkan Republik Indonesia berkembang menjadi Orwellian state seperti ini, seperti yang terjadi di Korea Utara.

Sebagai perempuan muda yang termasuk di antara jutaan perempuan dan Ibu di Indonesia yang ingin RUU PKS ini segera disahkan. Karena, perlindungan atas potensi kekerasan seksual merupakan kebutuhan yang nyata dan konkret, bukan sekadar kartu politik yang dimainkan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek semata. Perempuan bukanlah komoditas politik. Karena itu, jika pemerintah dan para wakil rakyat, mau, pasti bisa. Jika tidak, artinya tidak mau. (*)

Oleh: Dea Marsanti
Mahasiswi S2 Program Studi e-Pemerintahan