Ekonomi & Bisnis

Tiga Kawasan Jadi Proyek Pionir Industri Halal

ILUSTRASI: Restoran hotel. Konsep hotel syariah di Indonesia dinilai masih kurang jelas. Asita khawatir pelabelan hotel dan penginapan halal-syariah malah menurunkan okupansi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan produk halal. Baik melalui pengembangan kawasan industri maupun pembenahan sertifikasi produk halal. Selain itu, pemerintah memperkuat pembiayaan koperasi pesantren di Tanah Air.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa kini fokus pengembangan industri halal adalah tiga proyek pionir pada tiga kawasan. Yakni, Modern Cikande Industrial Estate Serang, Safe n Lock Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub.

“Seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk akan berada dalam satu atap atau one stop service,” paparnya dalam Sharia Fair, Senin (5/4).

Advertisement

Ma’ruf menambahkan, potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang besar harus bisa dioptimalkan. Karena itu, perlu ada pembenahan pencatatan dan kodifikasi produk halal. Dengan demikian, statistik perdagangan produk halal terarsip lebih rapi. Proses sertifikasi halal juga harus lebih efisien.

“Pengembangan substitusi produk impor dan material nonhalal akan memicu keterlibatan lembaga-lembaga riset untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang mendukung industri produk halal,” urai Ma’ruf.

Belakangan, minat masyarakat terhadap halal food, fashion, health care, dan travel semakin meningkat. Apalagi di tengah persebaran virus SARS-CoV-2 yang memaksa masyarakat mengutamakan higienitas, keamanan, dan kenyamanan.

“Pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah muslim juga semakin memperbesar potensi tersebut,” imbuhnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) menopang industri halal dengan memperkuat koperasi pesantren di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memprioritaskan pembiayaan untuk koperasi pondok pesantren tahun ini.

“Kami sudah menganggarkan Rp 1,6 triliun untuk disalurkan ke koperasi. Dari anggaran itu, sektor syariah bisa menyerap Rp 800 miliar. Bahkan bisa dinaikkan jadi Rp 1 triliun jika peminatnya banyak,” jelas Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana.

BACA JUGA: Wisata Halal Maksudnya Pariwisata yang Ramah Terhadap Umat Islam

Di Jatim, misalnya, LPDB-KUMKM telah membimbing 23 koperasi syariah dalam proses seleksi penerimaan dana bergulir. Menurut Ari, Jatim sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pondok pe­santren terbanyak punya potensi sebagai penyerap terbanyak.

Tahun lalu, Jatim menyerap sekitar Rp 600-700 miliar dari total realisasi lembaga tersebut. “Secara general, Jatim merupakan salah satu pilar ekonomi syariah. Karena itu, kami me­rangkul rekanan untuk te­rus membangun fondasi masa depan,” ungkapnya.

Ari mengatakan, antusiasme koperasi untuk membangkitkan kinerja meningkat tahun ini. Pada 2020, pihaknya menyalurkan dana untuk 84 mitra ko­perasi. Namun, pada kuartal I 2021 saja, sudah ada 60 mitra yang mengajukan dan mendapatkan kucuran LPDB-KUMKM. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung