Bintan-Pinang

Jaksa Sebut Yudi Ramdani  Rugikan Negara Rp3 Miliar

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kasus korupsi BPHTB di Kantor Kejari Tanjungpinang, Senin (21/12/2020). (f.yusnadi/batampos.id)

batampos.id – Terdakwa korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Yudi Ramdani keberatan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 3 miliar. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya Rakatama menyatakan terdakwa tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melakukan penginputan BPHTB dan menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak yang dititipkan pembayarannya melalui notaris.

BACA JUGA: Pejabat Pemko Tanjungpinang Tersangka Kasus Korupsi Pajak BPHTB 

Aditya mengatakan, yang berhak mengelola BPHTB itu adalah petugas BP2RD, sementara terdakwa tidak ada kaitannya dengan BP2RD sebab jabatan terdakwa sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang. “Dia (Yudi) melakukan penginputan kemudian tidak disetorkan pembayarannya. Total ada Rp 3 miliar lebih selama 2018 – 2019,” kata JPU di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (7/4/2021).

Advertisement

Dalam dakwaan primair, terdakwa melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dalam dakwaan subsidiair, terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Aditya.

Atas dakwaan JPU, terdakwa mengajukan eksepsi (nota keberatan) kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang. “Mohon waktu satu minggu kepada majelis hakim untuk menyiapkan eksepsi,” kata penasihat hukum terdakwa, Iwan Kusuma Putra.

Sebelumnya diketahui, pejabat Pemko Tanjungpinang, Yudi Ramdani dijebloskan ke penjara oleh penyidik pidana khusus Kejari Tanjungpinang, Rabu (24/2) lalu. Tersangka korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini diduga menilap uang negara Rp sebesar 3 miliar. (*)

Reporter: Yusnadi
editor: tunggul