Opini

Ujian AHY menuju Pemilu 2024

Setelah Menkum HAM Tolak Moeldoko

Batampos.id – Kegaduhan politik di tubuh Partai Demokrat sedikit mereda. Sah atau tidaknya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deliserdang, terjawab sudah. Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly telah mengumumkan, menolak mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD versi KLB Deliserdang periode 2021-2025 dengan Ketua Umum Moeldoko, pada Rabu, 31 Maret 2021.

Penolakan pengesahan KLB Deliserdang karena tidak terpenuhinya beberapa persyaratan peserta kongres, antara lain seperti dokumen mandat dari ketua dewan pimpinan daerah (DPD) untuk provinsi atau ketua dewan pimpinan cabang (DPC) untuk kabupaten/kota.

KLB Deliserdang terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan AHY yang disebut-sebut tidak sah terpilih sebagai Ketua Umum PD pada Kongres V 2020 di Jakarta, Ahad, 14/3/2020 karena tidak sesuai AD ART PD. Jhonny Allen dkk melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Ketua Umum PD AHY dengan menyelenggarakan KLB di Sibolangit, Deliserdang, 5 Maret 2021 lalu.

Advertisement

Yasona mengatakan, penolakan pengesahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menkum HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Perubagan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Lebih lanjut, Kemenkum HAM menjelaskan, bahwa dalam pemeriksaan atau verifikasi keabsahan tentang AD/ART menggunakan AD/ART PD yang tercatat dan disahkan Kemenkumham tahun 2020. Bahwa ada argumen yang disampaikan KLB Deliserdang tentang AD/ART PD 2020 tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parta Politik, mempersilakan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Itu bukan ranah pemerintah lagi. Pemerintah tidak akan ikut campur urusan gugatan hukum.

Setidaknya ada keputusan penting yang diambil Menkum HAM dalam menyikapi KLB Deliserdang, yaitu pertama, Ketua Umum DPP PD yang sah dan final adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kedua, AD ART 2020 adalah sah secara hukum administrasi negara dan mengikat kepada semua pihak. Itu berarti Partai Demokrat hanya satu, tunggal, yaitu DPP PD di bawah komando AHY dengan AD ART 2020. Dengan demikian, tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di tubuh PD. Tidak ada lagi DPP PD versi KLB Deliserdang karena sudah ditolak dan dinyatakan tidak sah.

Akankah perjalanan AHY dalam memimpin PD mulus tanpa ada gangguan atau gugatan dari pihak KLB Deliserdang? Sepertinya AHY masih akan tetap digoyang atau masih ada gangguan. Seperti dikemukakan M Rahmad, juru bicara KLB Deliserdang, pihaknya akan menyiapkan gugatan ke pengadilan dengan materi gugatan terhadap AD/ART 2020 yang dianggap bertentangan dengan UU Partai Politik, Minggu (4/4).

Soal gugatan ke pengadilan tentu menjadi hak bagi kubu KLB Deliserdang. Ketidakpuasan atas keputusan Menkumham wajar dan lumrah saja. Hanya saja bila dilihat dari hukum administrasi negara, mereka tak memiliki legal standing. Pertama, para pihak yang mau mengajukan permohonan gugatan, seperti Jhonni Allen Marbun dkk telah diberhentikan secara tidak hormat oleh DPP PD. Mereka tidak lagi anggota partai atau pengurus partai. Bahkan, Max Sopacua misalnya, sudah pernah keluar dari PD, lalu masuk lagi ke partai.

Kedua, AD/ART Partai Demokrat 2020 telah berlaku selama setahun lebih. Artinya, tenggat masa gugatan di pengadilan tata usaha negara, sudah kedaluwarsa. Berdasarkan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) masa pengajuan ke PTUN diberi tenggat waktu paling lama 90 hari, setelah diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bila kubu KLB Deliserdang akan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, berdasarkan ketentuan pasal 16 UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Jhonny Allen tidak memiliki legal standing lagi. Andai pun gugatan tetap diajukan, menurut hemat saya, itu tidak lebih sebagai gugatan politik bukan gugatan hukum.

Menarik dan penting apa yang disampaikan AHY ketika diwawacarai Budiman Tanuredjo di Kompas TV secara eksklusif, Rabu (7/4), pasca ditolaknya pengesahan kepengurusan KLB Deliserdang. AHY mengatakan, Demokrat harus siap menghadapi semua ujian politik dalam berbagai format, termasuk ujian keutuhan, kedaulatan dan kehormatan partai. Cara efektif untuk menghadapi ujian tersebut adalah, pertama, mengkonsolidasikan semua jajaran pengurus dan kader dari pusat hingga daerah bertekad meningkatkan soliditas dan siap mengantisipasi bahaya laten di internal partai.

Kedua, menjadikan ujian sebagai momentum untuk bangkit dan membuka ruang kepada berbagai elemen masyarakat. Menjadikan PD sebagai rumah perjuangan, rumah pencinta demokrasi dan pencari keadilan. PD siap bersama elemen civil society untuk membangun dan merawat demokrasi di Indonesia secara bermartabat dan berkeadilan di tengah mundurnya demokrasi di Tanah Air.

Perjalanan AHY memimpin PD masih panjang dan penuh tantangan. Permasalahan di tubuh PD adalah ujian demokrasi di Tanah Air. Kepiawaian seorang AHY dalam memimpin akan teruji bila mampu dan bisa menempatkan PD partai papan atas pada Pemilu 2024.
Semoga …! (*)

Oleh: Surya Makmur Nasution
Advokat SMN-Akbar & Partners