Opini

Aspek Hukum Pendaftaran Hak Merek Partai Demokrat

Batampos.id – Kabar pendaftaran hak Merek Partai Demokrat oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (MTP PD) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi heboh. SBY sebagai pendiri PD mendaftarkan hak Merek PD dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau individu.

Isu pendaftaran Merek PD menjadi heboh karena sebelumnya dikabarkan sudah terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2007. Kebiasaan atau lazimnya, pendaftaran Merek partai politik (parpol) dilakukan oleh badan hukum parpol, bukan perseorangan.

Selain itu, pemicu kehebohan pendaftaran Merek PD itu karena baru saja (Rabu, 31 Maret) Kemenkumham menolak pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, 5 Maret 2021. Boleh jadi, pendaftaran Merek tersebut dilakukan SBY, dalam rangkaian memberi perlindungan hukum atas property kepemilikan PD, dari upaya pihak-pihak luar yang akan mengambilalih PD tanpa hak.

Advertisement

Sebaliknya, wajar saja pihak KLB Deliserdang pun teriak. Langkah dan tindakan SBY dianggap aneh oleh Hencky Luntungan, salah seorang pendiri PD, karena Merek PD telah terdaftar pada tahun 2007 atas nama partai (CNNIndonesia.com, Kamis 8/4).

Kepala Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Irma Mariana, membenarkan bahwa SBY telah mendaftarkan Merek PD pada 18 Maret 2021 melalui daring (online). Pendaftaran Merek PD sedang dalam proses publikasi atau pengumuman. (Kompas TV, Ahad 11/4).

Berdasar pengumuman pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) DJKI, tanggal pendaftaran permohonan Merek PD tertera 21 Maret 2021 bernomor BRM2115A, diumumkan tanggal 25 Maret 2021. Nomor permohonannya adalah IPT2021039318. Tanggal dimulai perlindungan 19 Maret 2021, dan tanggal berkhir perlindungan masih dikosongkan. Pendaftarnya adalah SBY dengan alamat Puri Cikeas Indah, Bogor.

Sementara pendaftaran Merek PD sebelumnya, tertera tanggal 17 April 2009, dengan nomor permohonan J002007034773, dan mulai perlindungan dan berakhirnya masa perlindungan 24 Oktober 2027. Pendaftaran dilakukan oleh Partai Demokrat.

Seperti apa aspek hukum pendaftaran Merek parpol dalam ketentuan perundang-undangan, menjadi penting dan menarik untuk ditelusuri. Bolehkah SBY mendaftarkan Merek PD kembali setelah terdaftar di Kemenkumham? Tulisan ini mencoba untuk menelusuri aspek hukum pendaftaran hak Merek, bukan aspek politisnya.

Pendaftaran hak Merek atas gambar, logo, atau nama, kata, huruf dll ke DJKI Kemenkumham adalah langkah tepat dan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai cara untuk memperoleh pengakuan dan legitimasi parpol dari negara. Pedaftaran dapat dilakukan melalui perseorangan atau sekelompok orang atau berbadan hukum.

Sebagaimana tertera dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis bergambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Tujuan pendaftaran Merek adalah untuk membedakan antara satu parpol dengan parpol lain, sebagai hak eksklusif parpol tersebut. Sehingga masyarakat atau publik dengan mudah dapat membedakan gambar, logo, nama, kata, huruf, dari parpol yang ada.

Kemudian di angka pasal 1 angka 5 UU Merek disebutkan : “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Pendaftaran hak Merek dibutuhkan sebagai pengakuan yang sah atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara eksklusiv kepada pemegang Merek dari negara. Tanpa pendaftaran, HKI Merek tak dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum. Tak didaftarkan berarti tak ada pengakuan, dan tak ada perlindungan hukum. Pendaftaran HKI Merek ini disebut sebagai sistem konstitutif.

Berbeda halnya dengan HKI hak Cipta yang menganut sistem deklaratif, yaitu tanpa harus didaftarkan. Pemilik hak Cipta, cukup mengumumkan atas ciptaannya. Bila ada yang menggugat, orang tersebut harus membuktikan sebagai pemegang dan pemakai pertama. Namun, bila pemilik hak Cipta mendaftarkan, tidak lain sebagai bukti kepemilikan hak dan memberi kepastian hukum.

Bila ada pihak yang keberatan atas pendaftaran Merek seperti yang dilakukan oleh SBY, diperbolehkan untuk mengajukan sanggahan melalui perseorangan atau kuasanya disertai dengan bukti-bukti dan alasan yang cukup. Permohonan keberatan diajukan kepada Menteri dan dalam tempo 14 hari disampaikan kepada Pemohon Merek atau kuasanya (pasal 16 ayat 1,2 dan 3 UU Merek).

Kemudian, pemohon Merek atau kuasanya dapat mengajukan sanggahan atas keberatan terhadap pihak keberatan secara tertulis selama dua bulan setelah diterima sanggahan dari pihak keberatan. Pemeriksaan substantif atas sanggahan atau keberatan atas pendaftaran Merek dilakukan selama 150 hari. Sebaliknya, bila taka da sanggahan pemeriksaan substantive atas usulan hak Merek dilakukan juga selama 150 hari (pasal 23 UU Merek).

Ada beberapa hal yang menyebabkan permohonan hak Merek dapat ditolak, antara lain yaitu, bila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perudang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian, pendaftaran Merek sudah terdaftar sebagai milik pihak lain atau sebelumnya telah dimohonkan pihak lain. Merek tiruan atau memiliki kesamaan juga tak dibolehkan. Bahkan, pihak pemohon dapat ditolak pendaftaran Mereknya bila beriktikad tidak baik.

Tentang pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris kemungkinan pendaftaran hak Merek PD akan ditolak karena PD sudah terdaftar di DJKI Kemenkumham pada 2007 (Tempo.co, Senin 12/4), perlu kehati-hatian dalam pemeriksaannya. Dalam pasal 20 ayat 1 dan 2, Peraturan Kemenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek disebutkan sertifikat Merek yang telah diterbitkan Menteri dapat diajukan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan karena ada kesalahan ketika mendaftar atau setelah diterbitkan sertifikat.

Apakah langkah SBY dalam mendaftarkan kembali Merek PD akan ditolak pengesahannya ? Ada atau tidak sanggahan, masih ada waktu bagi DJKI Kemenkumham untuk memeriksa dan menentukan keabsahan pendaftaran hak Merek PD selama 150 hari kemudian. (*)

Oleh: Surya Makmur Nasution
Advokat pada Lawfirm SMN-Akbar & Partners