Nasional

KPK Fokus Cari Barbuk Pajak yang Hilang

Ketua KPK Firli Bahuri. (F. Dery Ridwansyah/jawapos.com)

batampos.id – Dugaan hilangnya barang bukti (barbuk) terkait kasus suap pajak yang diduga dibawa kabur menggunakan truk membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus putar otak. Lembaga antirasuah itu kini fokus melakukan pencarian barbuk tersebut. Sekaligus mencari pihak-pihak yang berupaya merintangi penyidikan perkara kakap itu.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan pihaknya tetap melakukan pencarian barbuk yang hilang saat tim penindakan melakukan kegiatan penggeledahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) itu. “Proses (pencarian) sedang berjalan, semua informasi kami respon, prinsipnya KPK tetap melakukan pencarian,” ujar perwira polisi bintang tiga tersebut, kemarin (13/4).

Informasi terkait hilangnya barbuk itu diketahui KPK dari masyarakat. Awalnya, pada Jumat (9/4) pekan lalu KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan lokasi lain di Kabupaten Kotabaru, Kalsel. Dalam kegiatan itu, KPK gagal menemukan barang bukti lantaran lokasi penggeledahan yang kosong.

Advertisement

Nah, di saat hampir bersamaan, tim penindakan KPK mendapati informasi terkait adanya sebuah truk yang ditengarai mengangkut dokumen terkait dengan perkara suap pajak. Informasi awal, truk itu berada di Kecamatan Hampang, Kotabaru. Namun, ketika tim menuju ke lokasi yang dimaksud, truk itu sudah tidak ada.

BACA JUGA: KPK Pastikan Akan Jerat Kembali Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya kini concern dan fokus terhadap indikasi adanya pihak-pihak yang menghalangi penyidikan dengan cara memindahkan barang bukti. Ali pun mengingatkan risiko bagi pihak-pihak yang merintangi penyidikan tersebut.

“Kami tak segan menerapkan ketentuan pasal 21 UU Tipikor (merintangi penyidikan, red),” ujarnya.

Ali tidak ingin berspekulasi terkait dugaan adanya pembocoran informasi penggeledahan oleh pihak internal KPK. Menurut Ali, pihaknya akan tegas kepada siapapun yang menghalangi penyidikan. Baik langsung maupun tidak langsung.

“Kami tidak ingin berspekulasi terkait opini adanya kebocoran kegiatan (penggeledahan) tersebut,” imbuh dia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kejadian hilangnya barbuk saat tim KPK menggeledah sebuah lokasi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, tim penindakan yang menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 juga pernah mengalami hal yang sama. Tepatnya ketika menggeledah rumah Ihsan Yunus, anggota DPR.

Kurnia pun mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengusut dugaan pelanggaran etik membocorkan informasi yang ditengarai dilakukan pihak internal KPK. “Bocornya informasi ini juga bisa dikatakan sebagai dampak buruk dari UU KPK baru, sebab tindakan penggeledahan jadi lebih lambat sekarang,” paparnya. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung