Nasional

Tak Balik Nama, Dokumen Kendaraan Bakal Diblokir

Tilang Online Akan Segera Diberlakukan di Kepri

batampos.id – Elektronik tilang (e-tilang) atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) akan segera diberlakukan di Batam. Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk memproses setiap pelanggaran dilakukan masyarakat di jalan raya.

Direktur Lalu Lintas Polda Kepri, Kombes Mujiono, mengatakan, e-tilang tidak langsung dikeluarkan begitu ada rekaman pelanggaran. Ada beberapa tahapan dilalui. ”Salah satunya akan ada verifikasi,” katanya, Kamis (15/4).

Unit Regional Traffic Management Center (RTMC) Polda Kepri akan memproses setiap pelanggaran yang terekam Closed Circuit Television (CCTv). Nomor pelat kendaraan akan dicocokkan dengan pengendara atau pemilik kendaraan yang baru.

Advertisement

Apabila ditemukan kendaraan yang digunakan saat pelanggaran, belum melakukan mutasi atau balik nama, maka Samsat akan memblokir sementara waktu dokumen kendaraan tersebut.

”Jadi tilang yang datang itu, benar-benar pelanggaran dilakukan masyarakat. Si A yang melanggar, Si A ditilang. Makanya ada verifikasi sebelum dikeluarkan surat tilang online,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Mujiono meminta masyarakat segeralah melakukan mutasi atau balik nama. Setiap terjadi jual beli mobil seken, mutasi hal yang pertama harus dilakukan masyarakat. ”Jangan beli mobil saja, tapi tidak mau melakukan mutasi atau balik nama,” tuturnya.

Pemberlakuan e-tilang ini diyakini Mujiono dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena masyarakat akan lebih taat pajak dan melakukan mutasi sesegera mungkin. ”Bagi yang belum balik nama, balik nama sekarang,” tegasnya.

Sebagai informasi, e-tilang dapat diterapkan bagi masyarakat yang melanggar marka jalan, melampui batas kecepatan, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, dan tidak menggunakan helm.

Dasar hukum tilang online ini adalah Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Kemudian Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, menyatakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik Polisi Lalu Lintas dapat menerbitkan surat tilang.

Surat tilang itu disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Kemudian, berdasarkan hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud di atas dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Selanjutnya, pengadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, yang pada pokoknya menyatakan pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan. (*)

Reporter : FISKA JUANDA
Editor : MOHAMMAD TAHANG