Metropolis

Belum Beri Jaminan Kesehatan Penuh ke Warga Batam, DPRD Panggil Dinkes dan Dinsos

Utusan Sarumaha

batampos.id- Anggota Bapemperda DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha mengatakan, Perwako nomor 15 tahun 2020 khusus Pasal 5 ayat 3, tidak memberikan jaminan kesehatan secara keseluruhan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Untuk itu, pihaknya telah memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial untuk membahasnya. “Contohnya tanggal 1 sampai tanggal 10 ada masyarakat masuk rumah sakit. Dan tanggal 7 baru keluar rekomendasi dari Dinas Sosial. Berarti yang dicover Dinas Kesehatan itu dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 6 tidak dicover,” ujarnya.

BACA JUGA: Pandemi, BPJS Kesehatan Cabang Batam Kehilangan 15 Ribu Peserta

Advertisement

Dilanjutkannya, permaslahan ini tentunya akan menjadi persoalan kedepannya. Sebab, pemerintah daerah tidak memberikan perlindungan kesehatan secara penuh kepada masyarakat.

Sementara aturan dari Pemerintah Provinsi bisa menanggung keseluruhan biaya mulai dari awal masuk rumah sakit sampai dengan keluar dari rumah sakit. Artinya, pemberian layanan kesehatan itu tidak tergantung dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. “Jadi kami sangat konsen bagaimana Perwako itu benar benar menjaga kepentingan masyarakat,” katanya.

“Kemudian juga, kita mempertanyakan masyarakat yang tidak mampu. Untuk masyarakat tidak mampu, kita punya anggaran di Dinas Kesehatan itu yang bisa mengcover orang yang tak punya BPJS Kesehatan. Kemudian, memang benar-benar dia orang tak mampu maka bisa menggunakan anggaran itu,” katanya.

Tidak hanya mengenai layanan kesehatan secara penuh kepada masyarakat tidak mampu. Dalam Perwako itu juga tidak ada pengaturan mengenai orang terlantar.

Ia mencontohkan adanya orang terlantar yang selesai menjalani penyembuhan di RSUD. Kemudian, karena tidak ada rumah dan keluarga, ia mempertanyakan kemana orang itu dibawa. Sementara di dalam Perwako tidak disebutkan secara spesifik.

“Akhirnya orang itu tetap harus ada di RSUD. Sementara ini bukan wilayah nya RSUD. Wilayahnya RSUD itu hanya untuk memastikan orang itu dalam proses pengobatan dan penyembuhan. Tapi setelah sembuh, saya kira itu menjadi tanggungjawab Dinas Sosial. Itu yang kedepannya harus diatur secara terperinci. Sehingga jangan sampai rumah sakit itu digunakan orang terlantar,” jelasnya.

Ia menambahkan, mengenai adanya usulan untuk memperdalam Perwako itu, Bapemperda akan melakukan rapat lebih lanjut bersama dengan Pemko Batam. Selain itu, Pemko Batam juga berencana akan melakukan revisi terhadap Perwako tersebut.

“Kami akan agendakan kembali untuk mengidentifikasi daftar masalah yang perlu kita tuangkan atau kita sampaikan dalam perwako itu. Intinya kita bagaimana menciptakan Perwako itu yang dinamis tapi tak melanggar peraturan yang berlaku,” imbuhnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
editor: tunggul