Politika

DPR Minta Kemenristek Ambil Alih Pengembangan Vaksin Nusantara

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Istimewa)

batampos.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto usul agar Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) segera mengambil sikap untuk mengakhiri polemik soal Vaksin Nusantara.

Kemenristek diminta memasukan riset vaksin Nusantara tersebut ke dalam konsorsium riset Covid-19 agar pengembangan vaksin ini menjadi optimal. Dengan demikian berbagai permasalahan filosofis maupun teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas dalam forum ilmiah yang ada.

“Ini akan menjadi lebih sistematis dan akseleratif. Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (20/4).

Advertisement

Akibatnya muncul keramaian pembicaraan publik terkait vaksin Nusantara lebih pada sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elit yang merembes masuk ke wilayah sosial politik.

“Apalagi ketika para influencer ikut serta maka akan menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara kita. ini kan kontraproduktif,” kata Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik.

“Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kemenristek melalui konsorsium riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

Mulyanto berpendapat, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset vaksin Merah Putih.

“Perlu intervensi negara yang serius untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Agar kita tidak sekedar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator andal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu,” tuturnya.

Mulyanto melihat peran Kemenristek sangat penting dalam mengatasi polemik di atas. Mengingat Kemenristek merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi secara nasional.

Sayangnya pemerintah justru berencana menggabung Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan juga telah mengangkat Ketua Konsorsium Riset Covid-19 sebagai pejabat di lembaga lain.

“Ini mencerminkan lemahnya keseriusan Pemerintah dalam pengembangan vaksin domestik,” imbuhnya.

Untuk itu Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang selama ini di bawah koordinasi Menristek atau BRIN, agar program riset vaksin domestik semakin konsolidatif.

“Harusnya Pemerintah memperkokoh manajemen kelembagaan Ristek nasional, sehingga semakin sinergis dan produktif. Bukan malah membuat bingung publik,” pungkasnya. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim