Nasional

Penyuap Juliari Batubara Ingin Jadi Justice Collaboratore, KPK Tolak

Sejumlah saksi dalam sidang persidangan dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020, dengan terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabuke, Rabu (3/3) malam. (dok JawaPos.com)

batampos.id – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaboratore (JC) terhadap pengusaha Harry Van Sidabukke. Jaksa menegaskan, Harry harus bersedia membongkar perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020 jika ingin menerima JC.

“Penuntut umum berkesimpulan pemberian JC belum dapat diberikan kepada terdaka dalam perkara aquo,” kata Jaksa Muhammad Nur Azis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/4).

Jaksa menjelaskan, jika ingin menerima JC dari KPK penyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ini harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, andal, dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya di tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Advertisement

Dia juga harus bersedia membongkar pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam pengadaan suap bansos Covid-19. Selama proses penyidikan dan persidangan, Harry dinilai belum memberikan keterangan untuk bisa membongkar pihak lain.

“Karena terdakwa belum memberikan keterangan yang sangat signifikasn terkait dengan peran atau keterlibatan pihak lain atau kesediaan terdakwa untuk membongkar pelaku lainnya atau perkara yang lebih besar dalam perkara a quo. Di samping itu konsistensi terdakwa dalam memberikan keterangan sbg saksi dalam perkara yang sama belum dapat diketahui, karena terdakwa belum diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya, yakni penerima suap,” tegas Jaksa Nur Azis.

Meski demikian, Jaksa KPK akan mempertimbangkan, jika Harry Van Sidabukke bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai pihak lain dalam perkara suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

“Apabila di kemudian hari terdakwa dapat memberikan keterangan yang signifikan dalam kejahatan yang diperbuatnya dan pelaku lain yang lebih besar, maka penuntut umum akan mempertimbangkannya,” pungkas Jaksa Nur Azis.

Harrya Van Sidabukke telah dituntut empat tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harry diyakini terbukti bersalah memberikan suap kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Jaksa meyakini, Harry memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari Peter Batunara. Pemberian suap itu dilakukan secara bertahap.

Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos dalam periode berbeda.

Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Harry dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim