Nasional

Hotel Goodway Disita Kejaksaan Agung

Aset Ketiga Benny Tjokro di Batam yang Disita Terkait Kasus Asbari

Hotel Goodway yang disita Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan kasus korupsi di PT Asabri. Penyitaan hotel tersebut terkait dengan Benny Tjockrosaputro, salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.  (Iman Wachyudi/Batam Pos)

batampos.id – Setelah menyita dua bidang tanah seluas 200 ribu meter persegi atau 20 hektare di Batam milik tersangka, Benny Tjokrosaputro, kini penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasus korupsi Asabri menyita aset ketiga Benny Tjokrodi Batam, yakni Hotel Goodway di Nagoya.

Penyitaan aset milik tersangka korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) tersebut, dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 23,71 triliun.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, mengatakan, sampai saat ini penyidik telah mengamankan sejumlah aset milik para tersangka Asabri. Aset tersebut berupa tanah, bangunan, hotel, mal, rumah, tambang nikel, kapal, mobil mewah, armada bus, perhiasan, lukisan emas hingga cek, karena diduga aset itu mendapat aliran dana dari beberapa orang yang telah ditetapkan tersangka.

Advertisement

”Ada penambahan baru, penyidik melakukan penyitaan Hotel Goodway di Batam. Hotel terkait kepemilikan tersangka Benny Tjokro yang nilai asetnya akan kita hitung kembali,” ujar Febrie, Senin (19/4) malam.

Hotel Goodway sendiri sudah lama tutup. Pantauan Batam Pos, hotel ini tampak kusam tak terawat. Sekelilingnya dipagari seng dan akses masuk ditutup.

Febrie menjelaskan, selain melakukan penyitaan terhadap Hotel Goodway di Batam, saat ini penyidik Jampidsus Kejagung juga tengah membuat permohonan untuk penyitaan aset lainnya milik tersangka Benny Tjokro di Bandung, Jawa Barat.

Ia menegaskan, tim penyidik Jampidsus masih terus mencari seluruh aset milik para tersangka kasus korupsi PT Asabri tersebut, guna mengembalikan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun. ”Itu terkait dengan Benny Tjokro juga. Bentuknya hotel dan kita akan terus mencari aset-aset tersangka,” tegasnya, lagi.

Adapun nilai dari keseluruhan aset yang telah disita dari sembilan orang yang ditetapkan tersangka korupsi perusahaan plat merah itu, yakni sebesar Rp 10,5 triliun. Sementara penyidik menaksir kerugian negara sebesar Rp 23,73 triliun atau belum mecapai 50 persen dari nilai total keseluruhan kerugian negara.

Sembilan orang yang ditetapkan tersangka adalah Dirut PT Asabri periode 2011 sampai Maret 2016, Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri; Dirut PT Asabru periode Maret 2016 sampai Juli 2020, Letjen Purn. Sonny Widjaja; Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014, Bachtiar Effendi; Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, Hari Setiono; dan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017, Ilham W Siregar.

Kemudian, empat lainnya diluar lingkungan PT Asabri yang ditetapkan tersangka adalah Dirut PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi; Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo; Dirut PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; dan Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.

Sekadar mengingatkan, aset Benny yang disita Kejagung sebelum Hotel Goodway di Batam adalah dua bidang tanah seluas 200 ribu meter persegi atau 20 hektare.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan resminya, Kamis (4/3) lalu menyebutkan, dua bidang tanah yang terletak di Kota Batam (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan) disebutkan atas nama PT Mulia Manunggal Karsa. Dua bidang tanah di Batam itu bagian dari 854 bidang tanah milik Benny yang disita Kejagung.

Selain di Batam, Kejagung juga menyita tanah milik Benny sebanyak 155 bidang di Kabupaten Lebak (berdasarkan akta jual beli) seluas 343.461 m2. Kemudian 566 bidang tanah di Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Pelepasan atau Pengakuan Hak (SPH) seluas 1.929.502 m2. Selanjutnya, 131 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Lebak (sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT Harvest Time seluas 1.838.639 m2.

”Aset yang disita itu semua akan dihitung nilainya guna mengembalikan kerugian negara,” ujar Leonard.

Khusus di Batam, Tim Kejagung telah meninjau lokasinya. Satu bidang berada di Kelurahan Tanjungbuntung, Kecamatan Bengkong, Batam. Satu bidang lagi berada di Kawasan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Lahan tersebut direncanakan akan dibangun permukiman elite seperti villa, apartemen, resort, hotel, dan pusat bisnis, serta pariwisata terintegrasi.

Informasi yang diperoleh Batam Pos, tim Kejagung mensurvei lokasi aset Benny tersebut pada 24 Februari lalu. Kedatangan tim Kejagung ini pun telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Batam. ”Iya, tim dari Kejagung telah datang meninjau lokasi aset yang disita dalam dugaan korupsi pada 24 Februari lalu,” kata sumber Batam Pos di Kejari Batam.

Menurut dia, kedatangan tim kejagung tak hanya mensurvei lokasi barang sitaan, namun juga mengecek keabsahan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengusahaan Batam, dan Dinas Pertanahan Kota Batam. ”Jadi tim penyidik Kejagung juga melakukan pengecekan di beberapa instansi,” tegas sumber tersebut.

Dijelaskannya, tim penyidik Kejagung akan kembali datang ke lokasi untuk memasang plang penyitaan di lokasi tersebut, baik di dua bidang tanah maupun Hotel Goodway.

Sebelumnya, Kajari Batam, Polin Oktavianus Sitanggang, juga membenarkan adanya koordinasi tim Kejagung terkait peninjauan lokasi tanah sitaan di Batam atas dugaan terkait kasus Asabri. Namun untuk teknisnya, ia mengaku hanya tim Kejagung yang bisa menjelaskan. ”Pastinya ada koordinasi ke kami. Sudah beberapa waktu lalu,” ujar Polin, Senin (8/3) lalu.

Deputi III BP Batam Anggota Bidang Pengusahaan, Sudirman Saad, sebelumnya juga membenarkan adanya penyitaan lahan milik tersangka korupsi Asabri itu. ”Pihak Kejagung memang pernah memberikan daftar aset yang disita pengadilan di bawah kejaksaan kepada BP Batam,” kata Sudirman, Senin (8/3) silam.

Dari daftar yang diberikan Kejagung, banyak juga aset berupa bidang lahan yang terkait kasus reklamasi dengan tersangka lainnya, selain kasus Asabri. Meski begitu, Sudirman menegaskan, lahan yang sudah disita Kejagung, statusnya menjadi berbeda. BP Batam sudah tidak lagi memiliki kewenangan atas lahan tersebut.

”Intinya begini, semua lahan atau aset yang disita sebagai barang bukti dinyatakan status quo. Jika ada permohonan peralihan atau alokasi, tidak bisa. Kami harus ikuti keputusan hakim,” ungkapnya.

BP Batam sudah menyisir satu-satu lokasi aset yang disita Kejagung. ”Makanya kami mau bantu dengan cara melengkapi surat-surat dari bidang lahan yang disita Kejagung,” paparnya. ”Misalnya ada lahan yang disita, sudah lunas UWTO-nya. Kami akan lengkapi surat-suratnya agar Kejaksaan bisa eksekusi dengan cepat,” tuturnya.

Lahan yang sudah disita Kejagung secara otomatis menjadi aset negara. ”Kami tidak punya kewenangan lagi. Kalau sudah disita negara, maka yang berwenang itu Kejaksaan,” paparnya.

Sudirman menambahkan, kemungkinan besar lahan-lahan yang disita akan dilelang Kejaksaan, berdasarkan putusan hakim nantinya. ”Jika swasta yang menang lelang itu, maka akan lapor ke BP Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Kami akan proses seperti biasa dan meneruskan hak-haknya. BP akan terbitkan surat baru atas nama pemenang lelang,” ungkapnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : MOHAMMAD TAHANG