Bintan-Pinang

Insentif RT/RW Belum Cair, Kantor Desa Sebong Lagoi, Bintan Digembok

Sejumlah warga melakukan aksi di kantor Desa Sebong Lagoi, dan mengembok kantor tersebut, Jumat (23/4/2021). F.kiriman Bayu

batampos.id- Buntut belum selesainya APBDes 2021 membuat sejumlah warga mengembok Kantor Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan, Jumat (23/4/2021). Perwakilan warga, Umar Sembiring mengatakan, yang paling disorot masalah kinerja kades dan sekdes karena tidak dapat menyelesaikan APBDes 2021.

Akibatnya, membuat operasional dan insentif RT RW belum dicairkan selama empat bulan sejak Januari 2021. Selain itu, menurutnya, jika APBDes tidak selesai, pembangunan infrastruktur di desa juga tidak bisa dibangun.

Dari aksi tersebut, dia menyebut ada beberapa tuntutan antara lain meminta kades dan sekdes dinoaktifkan, menggesa penyusunan APBDes, mensegerakan pencairan operasional kaur dan insentif RT dan RW serta bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa agar segera disalurkan.

Advertisement

Karena berbagai permasalahan yang tidak selesai, kantor desa digembok sementara. “Kita gembok sementara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPM Desa Sebong Lagoi, Bayu Hendro mengatakan, aksi dilakukan karena tidak selesainya APBDes sehingga membuat segala hal mulai operasional dan insentif RT RW tidak cair. “Ada 9 tuntutan, tapi intinya ada 4 tuntutan,” ujarnya.

BACA JUGA: Staf Kantor Desa Sebong Lagoi, Bintan Mogok, Pelayanan Sempat Lumpuh, Kades Layani Sendiri Masyarakat di Kantornya

Dia juga mengatakan, akan menggelar rapat bersama seluruh lembaga desa untuk langkah selanjutnya. Kades Sebong Lagoi, Abu Bakar mengatakan, masalah bermula dari mundurnya kaur perencanaan dan keuangan. Kemudian mundur sekdes.

“Yang saya heran kenapa kaur perencanaan dan keuangan ketika mundur tidak dipertahankan, tapi ketika sekdes mundur dan sudah saya buatkan rekomendasinya, lalu bu camat justru meminta sekdes ditarik lagi dengan alasan untuk menyelesaikan APBDes, tapi sampai sekarang APBDes tidak selesai,” ujarnya.

Dari hal ini, dia mengatakan, beberapa pihak menilainya plin-plan karena masih mempekerjakan sekdes. Ketika diminta tanggapan soal desakan dirinya mundur, Abu Bakar mengatakan, dirinya tidak merasa berbuat salah, apalagi melanggar hukum.

“Kecuali saya melanggar hukum,” katanya. Terkait digemboknya kantor desa, diakuinya. Meski sekarang masih digembok, dirinya memastikan pelayanan publik, Senin (26/4/2021) sudah buka normal.

Terkait hal ini, dia berharap segera selesai. Bahkan sudah berkoordinasi dengan Apdesi di Bintan. “Mudah-mudahan sebelum lebaran APBDes sudah selesai,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet
editor: tunggul