Opini

Diskresi Wako Ex-Officio Kepala BP Batam dalam Mengelola Lahan

Batampos.id – Dinamika kewenangan mengelola lahan yang sekarang telah berpusat pada Wali Kota Batam Ex-Officio Kepala BP Batam, menarik untuk terus di teliti dan di kaji secara akademis, karena terdapat unsur asimetris sekalipun oleh undang-undang tidak khusus dan tegas menegasinya.

Oleh karena itu yang pertama harus di uraikan disini tentu adalah pengertian dari diskresi itu sendiri, sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Kepala BP Batam tentu sudah berbeda dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atau yang sering di sebut Otorita Batam (OB).

BP Batam dan Lahan
Sebetulnya, kalau di simak dengan baik tufoksi dari BP Batam jika rujukannya adalah UU KPBPB (undang-undang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas), lebih kepada fokus dalam ngurusi lalu lintas barang dari dan ke-/serta di dalam kawasa saja, tidak termasuk ngurusi lahan.

Cuma karena anggapan hukum seolah olah OB itu tetap ada Cuma topinya saja yang BP Batam, maka anggapa ini menjerumuskan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Otorita itu sendiri, tampa di sadari direduksi pelan-pelan sehingga sekarang hampir tidak ada lagi yang tersisa, bahkan BP Batam sekarang telah dianggap sebagian pihak sebagai penghalang dan atau pengganggu pembangunan dan pengembangan dari kewenangan Otonomi Daerah, hanya karena kontribusi kucuran APBN itu sajalah maka, angsa ini jangan dulu buru-buru di sembelih, sebab masih dapat ber-telor, walapun telah dianggap sebagai kendala pelaksanaan kewenangan dari kewenangan otonomi daerah yang luas, sebagaimana di atur dalam peraturan perundangan undangan yang menyangkut pelaksanaan dari otonomi daerah.

Namun bila teliti kewenangan diskresi kepala BP Batam sekarang ini dengan adanya kewenagan yang di atur dalam PP62/2019, sangat luas, hampir tidak ada kontrol sama sekali di Batam sebagai daerah otonom, karena sekaligus juga adalah Wali Kota Batam, yang di satu sisi tidak dapat di awasi oleh DPRD Batam dalam jabatannya sebagai kepala BP Batam, ini sekaligus membuat penyelenggaraan otonomi daerah menjadi terkunci.

Memang ada presyaratan dari diskresi itu dilakukan, Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat, pertama, sesuai dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Ke-dua, diskresi itu di lakukan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai dengan AUPB.

Ke-tiga, diskresi harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Ke-empat, diskresi dilakukan harus tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan yang ke-Empat, diskresi dilakukan dengan iktikad baik. Dengan demikian lahan di Batam semua kewenangannya sekarang ada di dalam lingkup diskresi kepala BP Batam, sehingga momentum ini adalah saat yang tepat untuk membenahi kakacauan administratif, arsip, dan lain sebagainya, kalau di kehendaki dan di pahami untuk mengkolaborasikannya dengan unsur-unsur instansi lainnya yang terkait, sebab diskresi itu juga memerlukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Kewenangan Mengelola Lahan
Kewenangan mengelola lahan dari BP Batam adalah peralihan dari OB itu tegas diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 di PP46/2007 dan itu tidak di rubah pada PP5/2011, serta PP62/2019—dan malah di perkuat dengan UU Cipta kerja psl 152 yang di laksanakan dengan PP41/2021, artinya, kewenangan mengelola lahan di Batam kedepan telah menjadi kewenangan dari BP Batam yang di perkuat oleh Pemerintah pusat, sebab Hak Pengelolaan itu sudah di jadikan oleh Peraturan Menteri Keuangan sebagai Asset Pemerintah Pusat, sehingga kalau ada niatan dari daerah untuk mengalihkannya menjadi pengelolaan dari Pemerintah Kota Batam, harusnya posisi kewenangan diskresi yang ada pada kepala BP Batam yang sekarang ini adalah Wali Kota Batam ini momentumnya yang tepat, dengan catatan dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi dalam meyakinkan pemerintah pusat, jika tidak maka sisi lain yang dapat di jadikan alasan untuk di kelola oleh Pemerintah Kota Batam, sudah sulit di lakukan, dan seharunya masalah kewenangan ini bisa di bahas dalam forum sengketa kewengaan yang ada di Kementerian Hukum dan Ham.

Sentral kewenangan yang perpusat pada pimpinan BP Batam sekarang ini belum ada ketentuan pembangian yang jelas dan tegas, sehingga tudingan klik pimpinan BP Batam bersliweran di mana-mana itu adalah bagian dari dinamika pelaksanaan pemerintahan. Hampir tidak ada keberanian dari birokrasi itu sendiri utuk berani bertindak, paling-paling hanya memakai pihak lainnya untuk menyuarakan, dan itu hanya meniup api dalam sekam yang belum tentu bisa menyala, bahkan sebaliknya dapat di gas full oleh Kepala BP Batam sepanjang unsur-unsur dari pelaksanaan kewenangan Diskresi itu dapat di pastikan telah di penuhi sebelum mengambil keputusan.

Fakta Pelaksanaan Diskresi
Kepala BP Batam
Faktanya dalam pelaksanaan kewenangan diskresi dalam pencabutan pengalokasian lahan di Batam, sering di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang yang berada di Sekupang, Batam, ada apa dengan pelaksanaan diskresi Wali Kota Ex-Officio Kepala BP Batam.

Artinya, kesewenang-wenangan itu dapat timbul dalam pelaksanaan keweangan diskresi itu sendiri. Mengapa itu dapat terjadi, pertama, bisa saja di sengaja demikian, paling kalau di batalkan oleh PTUN nanti di lalukan lagi rapat-rapat untuk mencapai kesepakatan baru, dan di skrenariokan untuk mencabut gugatan dan seterusnya-itu biasa dilakukan sebagai dinamika pembangunan.

Namun kalau tidak hati-hati, dalam hal seperti itu bisa jadi urusannya beda jalur, yang ujungnya di pengak hukum yang lain. Ke-dua, penguasaan lahan yang sekarang beragam jenis masalahnya juga disengaja atau tidak dapat di kesankan sebagai suatu situasi yang di terpola sedemikian rupa jika tidak mau disebut di kondisikan, karena di dalamnya banyak kepentingan baik dari oknum-oknum di partai politik juga oknum pejabat lainya, baik dari sipil maupun militer, dan semua situasi ini sudah umum di pahami sebagai rahasia umum.

Oleh karena itu kewenangan diskresi yang ada pada kepala BP Batam sekarang sedang baik dari sisi regulasinya, seharusnya dapat di pakai untuk memperbaiki semua kesumrautan yang simpang siur, dengan membetuk tim evaluasi kebijakan pengelolaan lahan yang ada sekarang ini mau di posisikan bagaimana termasuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan lahan tidur yang sudah jelas ingkar janji tidak melaksanakan pembangunan sesuai perjanian yang di buat. (*)

Oleh: Ampuan Situmeang
Peneliti/Praktisi, Akademisi Hukum
di Batam