Opini

Surat Keterangan Kematian Masa Pandemi Covid-19

Batampos.id – Kematian adalah suatu hal yang pasti yang dilalui oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Banyak penyebab kematian mulai dari penyakit sampai bencana lama. Di tengah pandemi saat ini, kematian menjadi salah satu outcome klinis pasien-pasien yang setelah terinfeksi Covid19.

Data situasi Covid-19 tanggal 13 April 2020 dari situs kementerian Kesehatan RI menyebutkan kumulatif positif Covid-19 sebanyak 1.557.526, dengan sembuh (positif Covid 19) sebanyak 1.426.145, dan meninggal (positif Covid-19) sebanyak 42.782 kasus.
Pada setiap kasus kematian pasien di Rumah Sakit, tidak hanya penatalaksanaan jenazah yang utama untuk dilakukan melainkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Dokter.

Kepentingannya adalah dokter harus bertanggung jawab terhadap pernyataan dalam surat keterangan kematian. Sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 35 ayat (1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas
a. mewawancarai pasien;
b. memeriksa fisik dan mental pasien;
c. menentukan pemeriksaan penunjang;
d. menegakkan diagnosis;
e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktek di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Advertisement

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran BAB III tentang kewajiban menyimpan rahasia kedokteran pasal 4 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran; ayat (3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.

Selanjutnya Pembukaan Rahasia Kedokteran pada pasal ke 5 ayat (1) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (2) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.

Kemudian pada pasal 7 ayat (1) Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan dan ayat (2) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemberian data dan informasi berupa visum et repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau ringkasan medis.
Menurut peraturan bersama Mendagri dan Menkes No.

15 Tahun 2010 nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian, menyebutkan :
1. BAB I Pasal 7 KODEKI, “Setiap dokter hanya memberikan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.”
2. BAB II Pasal 12 KODEKI, “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien bahkan juga setelah pasien meninggal dunia.”
3. Pasal 267 KUHP : Ancaman pidana untuk surat keterangan palsu.
4. Pasal 179 KUHAP : Wajib memberikan keterangan ahli demi pengadilan, keterangan yang diberikan didahului dengan sumpah jabatan atau janji.
5. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 44 ayat (2) dan ayat (3).

Surat Keterangan Kematian (SKK) adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Surat Keterangan kematian berisi identitas, saat kematian dan sebab kematian.

Kewenangan penerbitan surat keterangan kematian ini adalah dokter yang telah diambil sumpahnya dan memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
Surat Keterangan Kematian yang diperlukan oleh pendamping atau keluarga baik untuk keperluan pemakaman jenazah, pengurusan asuransi, pengurusan warisan, pengurusan pensiunan janda/duda, persyaratan menikah lagi, pengurusan hutang piutang, untuk tujuan hukum, dan pengembangan kasus kematian tidak wajar.

Surat Keterangan Kematian juga merupakan sumber statistik kematian dan digunakan untuk menentukan kondisi dan untuk mengukur status kesehatan di tingkat lokal, negara bagian, nasional, dan internasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Paragraf 8 Pencatatan Kematian Pasal 45
(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. surat kematian; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah.nya;
d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis surat keterangan kematian terdiri dari 2 jenis yakni surat Keterangan Kematian Biasa dan Surat Keterangan Kematian Oleh Dokter Forensik. Surat Keterangan Kematian Biasa merupakan surat untuk mencatat kematian individu yang meninggal secara alamiah/wajar dan tidak berhubungan dengan suatu kekerasan, tetapi berada dalam pengawasan dokter. Dimana dokter harus mengawasi selama waktu tertentu sebelum meninggal dan telah mengadakan kunjungan profesional dalam waktu 24 jam di saat kritis waktu cedera.

Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dokter forensik dibuat apabila dokter tidak dapat menentukan kematian tersebut karena alamiah/wajar atau tidak alamiah/tidak wajar, maka sebelum membuat surat keterangan kematian, ditanyakan terlebih dahulu kepada penyidik yang akan memberikan petunjuk terbaik untuk diikuti.
Prosedur pembuatan surat kematian merujuk pada International Form of Medical Certificate of Cause of Death yang dikeluarkan oleh WHO.

Selain itu, masing-masing negara juga mengeluarkan format surat kematian yang disertai dengan petunjuk pengisian masing-masing. Petunjuk pengisian di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Badan Litbang Kemkes RI). Pengisian Surat Keterangan Kematian Surat keterangan kematian dibuat oleh dokter menggunakan formulir Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit dengan mengisi semua item, dan mengikuti petunjuk setiap item.

Surat keterangan kematian diisi dengan tulisan huruf kapital balok, jelas dengan menggunakan tinta hitam atau diketik dan diprint menggunakan tinta hitam.
Surat Keterangan Kematian tidak menggunakan singkatan, kecuali terdapat instruksi khusus pada pengisian item. Petugas melakukan konfirmasikan ejaan penulisan nama, terutama nama yang homofon (beda penulisan tetapi pengucapan sama) seperti : Edi, Edy, Eddie, dan sebagainya.

Tanda tangan pada surat keterangan kematian harus asli, tidak diperbolehkan menggunakan tanda tangan cap atau print. Surat Keterangan Kematian tidak boleh dipublikasikan atau dengan kata lain membuat 2 (dua) surat keterangan kematian yang sama. Jika diperlukan, surat keterangan kematian bisa difotokopi, yang selanjutnya disahkan bahwa hasil salinan tersebut sesuai dengan aslinya. Isi dari surat keterangan kematian adalah semua informasi yang berhubungan dengan kematian. (*)

Oleh: dr. Swesti Sari Suciati, MARS