Nasional

ICW Ragukan Komitmen Indriyanto Seno Adji Berantas Korupsi

i Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji. (dok JawaPos.com)

batampos.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan Indriyanto Seno Adji yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Posisinya itu menggantikan Artidjo Alkostar yang telah meninggal dunia.

“ICW sedari awal sudah meragukan komitmen pemberantasan korupsinya,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (29/4).

Kurni menjelaskan, Indriyanto dikenal sebagai figur yang cukup intens menggaungkan revisi UU KPK. Padahal, revisi UU KPK merupakan salah satu sumber pelemahan lembaga antirasuah itu.

Advertisement

Terlebih saat Indriyanto menjadi panitia seleksi Pimpinan KPK, dia juga tidak mengindahkan betapa pentingnya kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Semestinya, ia memahami bahwa LHKPN merupakan standar untuk menilai integritas dari setiap penyelenggara negara.

“Saat masyarakat menyuarakan agar Presiden mengeluarkan PerPPU pembatalan UU KPK, Indriyanto diketahui justru menolak usulan masyarakat itu dengan dalih belum ada kegentingan yang mendesak. Bahkan, tatkala tiga Pimpinan KPK kala itu mengajukan uji materi, Indriyanto pun turut mengomentari dengan menyebut tindakan tersebut tidak etis,” cetus Kurnia.

Kurnia menyebut, Indriyanto juga sempat menyebutkan bahwa pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak dibutuhkan dalam mencari dalang pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Namun, faktanya sampai saat ini, penuntasan perkara itu masih mengandung misteri dan mengundang banyak tanda tanya.

“Indriyanto juga sempat mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat jika KPK mengambil alih penanganan perkara korupsi Joko S Tjandra. Kala itu, ia menyebutkan bahwa KPK cukup melakukan koordinasi dan supervisi saja. Padahal, sampai saat ini perkara Joko S Tjandra belum sepenuhnya klir diungkap oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung,” beber Kurnia.

Bahkan, Indriyanto sempat mengomentari perihal hilangnya nama-nama politisi dalam surat dakwaan bansos. Saat itu, Indriyanto membenarkan langkah KPK tidak memasukkan nama-nama politisi itu.

Padahal, baik dalam pengakuan saksi di persidangan dan rekonstruksi KPK, menyebutkan bahwa terdapat politisi yang mengambil peran dan memiliki pengetahuan terkait pengadaan paket bansos. Dia memandang, Indriyanto cenderung tolerir dengan pelanggaran etik.

“Bagaimana tidak, ketika menjadi Panitia Seleksi Pimpinan KPK, yang bersangkutan diketahui meloloskan figur pelanggar etik menjadi Pimpinan KPK. Sehingga melihat hal itu, bagaimana ia bisa menegakkan kode etik KPK ketika menjadi Dewan Pengawas, jika ia saja mengabaikan pelanggaran etik?,” ungkap Kurnia.

Catatan lainnya yakni, Indriyanto sempat pula menjadi kuasa hukum pelaku korupsi, yakni mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, dan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani H Rais. Karena itu, ICW meragukan integritas Indriyanto.

“Selain dua nama itu, ia juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Presiden Soeharto,” tandas Kurnia.
Pelantikan Indriyanto sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 73/B/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2023.

Indriyanto Seno Adji adalah seorang akademisi, pengacara, sekaligus guru besar dari Universitas Krisnadwipayana. Kariernya di bidang hukum meneruskan ayahnya, mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji.

Dalam rekam jejaknya, Indriyanto Seno Adji pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim