Nasional

Resmi Jadi Menteri Investasi, Ini Langkah Bahlil

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kini merangkap sebagai Kementerian Investasi (Istimewa)

batampos.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Bahlil Lahadalia telah resmi menyandang jabatan barunya untuk memimpin Kementerian Investasi. Dia juga merangkap menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Izinkan saya untuk menyampaikan bahwa hari ini tepat hari Rabu (28/4), saya dilantik sebagai Menteri Investasi, merangkap kepala BKPM Republik Indonesia,” ujarnya secara virtual, Rabu (28/4).

Menurutnya, jabatan yang baru disandangnya merupakan sebuah amanah dari Presiden Joko Widodo untuk membantu membangun negara. “Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin Pak Jokowi-JK membangun infrastruktur yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua,” ucapnya.

Advertisement

Bahlil memaparkan, pihaknya akan melakukan peningkatan di bidang Sumber Daya Mineral (SDM), dan mendorong investasi masuk ke Tanah Air. Menurutnya, investasi adalah pintu masuk untuk meningkatkan segala aspek baik SDM maupun iklim investasi itu sendiri.

“Karena itu reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat undang-undang cepat kerja. Saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik,” jelasnya.

Ia menyebut, Kementerian Investasi nantinya akan menjadi kunci utama untuk menyinergikan baik investasi dari luar maupun dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pusat agar dapat menjadi satu pintu.

“Kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional, sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan, sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara, kita akan tidak mengalami perbaikan,” tegasnya.

Bahlil melanjutkan, pengalamannya memimpin BKPM seiring dengan visi Jokowi terkait transformasi ekonomi yang meningkatkan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua.

“Karena Bapak Presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas tidak hanya fokus pada satu pulau. Tidak hanya itu juga, perintah Bapak Presiden kepada kami bahwa jangan hanya mengurus pengusaha-pengusaha yang besar-besar. Mengurus juga UMKM. Harus kita kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha-pengusaha besar dan yang ada di daerah dan pengusaha nasional,” ujarnya.

Dengan saling bersinergi dan tumbuh bersama antara pengusaha besar dan UMKM, maka akan berujung pada penciptaan lapangan kerja yang merupakan tugas terberat. “Karena kita tahu konsumsi pertumbuhan ekonomi nasional kita 60 persen konsumsi dan 30 persen itu dari sektor investasi,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim