Karimun

Kasir PDAM Tirta Karimun Diperintahkan Lakukan Penarikan Rekening Sebanyak 65 Kali

JPU Karimun Febby Erwan Saputra dan Ade Maulana ketika mendengarkan keterangkan sidang tipikor kasus PDAM Tirta Karimun. F. Jksa Karimun untuk Batam Pos

batampos.id – Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Tirta Karimun dengan agenda menghadirkan saksi dengan nomor perkara 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg terhadap terdakwa Joni Setiawan mantan Kabag Keuangan dan 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg terhadap terdakwa Indra Santo sebagai mantan Direktur PDAM Tirta Karimun pada Rabu (28/4/2021) siang lalu.

”Masih pemeriksaan saksi dua pegawai PDAM Tirta Karimun dan Direktur BPR Karimun. Seputar aliran dana yang dipergunakan oleh kedua terdakwa,” kata JPU Kejari Karimun, Febby Erwan Saputra dan Ade Maulana mewakili Kajari Karimun, Kamis (29/4/2021).

BACA JUGA: Saksi Ditanya Pembayaran Utang PDAM Tirta Karimun oleh Dua Terdakwa

Advertisement

Dijelaskan, kedua saksi Okah Susanti selaku kasir 1 dan Erni Ristiana selaku kasir 2 mengakui bahwa dirinya diperintahkan oleh Direktur PDAM Tirta Karimun untuk melakukan penarikan dari rekening bank perusahaan sebanyak kurang lebih 65 penarikan. Penarikan di salah satu bank BUMN, dimulai sejak awal Januari 2019 lalu dengan nilai penarikan bervariasi mulai Rp3 juta hingga Rp183 juta lebih dengan total Rp2 miliar lebih hingga Desember 2019.

Sedangkan, pada tahun 2020 juga terjadi penarikan sejak awal Januari hingga Maret sebanyak 16 kali penarikan dengan jumlah uang sebesar Rp 458 juta lebih. Dan, kedua saksi tersebut dihadapan majelis hakim mengakui semuanya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

”Dalam pernyataan saksi kedua kasir, bahwa penarikan dana tersebut diserahkan langsung kepada Joni Setiawan selaku Kabag Keuangan PDAM Tirta Karimun kala itu semuanya. Ada yang disetorkan kembali ke bank daerah untuk operasional Cabang Moro, Tanjungbatu dan Kundur. Selain itu juga, ada ditransfer ke bank BPR dan bank swasta untuk pembayaran tagihan utang seseorang. Selain itu juga, untuk pemenuhan hak karyawan seperti gaji, lembur karyawan, THR, BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pada Januari 2020 lalu muncul permasalahan terjadi keterlambatan pembayaran hak karyawan yang menimbulkan pertanyaan ke bagian umum dan keuangan,” terang Febby.

Sementara itu, saksi dari Direktur BPR Karimun, lanjut Febby menerangkan, bahwa adanya utang yang dilakukan terdakwa Indra Santo sebagai mantan Direktur PDAM Tirta Karimun berdasarkan data sistem di BPR Karimun bahwa PDAM Tirta Karimun adalah salah satu debitur kita yang mana awalnya Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo datang ke kantor untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp300 juta dipergunakan untuk operasional perusahaan.

Kemudian, setelah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan kredit dari Direktur PDAM dan dewan pengawas akhir diputuskan untuk diberikan pinjaman dengan bunga 12 persen per tahun. Dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan dimulai sejak 13 April 2020 hingga 13 April 2022 dengan angsuran Rp15,5 juta.

”Pihak PDAM Tirta Karimun memberikan agunan atau jaminan satu unit kendaraan roda empat merek Ford dengan nomor polisi BP 1069 KY warna putih sesuai dengan dokumen kepemilikan BPKB nomor M 11516082 tahun 2012. Dan, Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 071/953/1993 atas nama Sulinem (Orangtua Indra Santo-red) dengan luas 915 meter persegi, luas bangunan 130 meter persegi,” ungkapnya.

Dan, berdasar data tagihan rekening pinjaman PDAM Tirta Karimun sudah terbayarkan selama enam kali angsuran hingga bulan Oktober.

”Jadi pinjaman kredit di BPR Karimun atas nama perusahaan PDAM Tirta Karimun. Pekan, depan masih pemeriksaan saksi lagi kita hadirkan,” ucapnya yangg sidang Tipikor tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua majelis hakim Muh Djauhar Setyadi dan dua angota hakim Weninanda serta Albiferri.(*)

Reporter : Tri Haryono
Editor : Andriani Susilawati