Ekonomi & Bisnis

Perlu Dibentuk Lembaga Independen Mengelola Industri Hulu Migas

batampos.id – Dalam putusan pembubaran BP Migas 2012 lalu, perlu dibentuk lembaga independen untuk mengelola industri hulu migas. Lembaga ini diusulkan berupa badan otorita dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Hal tersebut disampaikan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono dalam Forum Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Sabtu, (1/5).

Advertisement

Hadir dalam diskusi tersebut, sejumlah akademisi fakultas hukum, diantaranya Dekan Fakultas Hukum UNS Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., SH, MM, praktisi migas Ir. Benny Lubiantara, SE, MM. dan ahli hukum energi Dr. Lego Karjoko, SH, MH.

Menurut Harjono, sudah banyak bentuk otorita di negara ini yang diberikan kewenangan sebagai eksekutif untuk mengelola, seperti Badan Otorita Batam, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya. “Melalui lembaga otoritas maka pengelolaan hulu migas akan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan keleluasaan dalam mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Harjono.

Harjono menjelaskan negara berkontrak dengan swasta itu tidak mendegradasi posisi negara. Contohnya ketika negara membeli alutsista itu kontraknya tidak B to B tetapi B to G.

BACA JUGA: Pengawas SPBU Mengikuti Pelatihan Juru Takar yang Diselenggarakan Pertamina dan Hiswana Migas

“Itu tidak masalah,” Kata Harjono.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Gusti Ayu menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang yang harus dipatuhi. Gusti Ayu menilai pemerintah harus taat pada undang-undang sehingga harus menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Negara harus segera melaksanakan putusan MK guna menjamin ketahanan energi sebagai tanggung jawab negara kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” tegas Ayu.

Prof Gusti Ayu mengatakan implementasi putusan MK harus dilakukan dengan membuat naskah akademik untuk RUU Migas yang baru. Menurutnya ini harus segera disiapkan agar meningkatkan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung