Bintan-Pinang

15 Anak Perusahaan BUMD Kepri Tak Aktif, DPRD Minta Dilikuidasi

Asmin Patros

batampos.id-Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perseroan Daerah (Perseroda) Pelabuhan Kepri dan Pembangunan Kepri, Asmin Patros mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk melakukan likuidasi terhadap 15 anak perusahaan PT. Pembangunan Kepri. Lantaran sudah tidak aktif, sehingga hanya menjadi beban bagi keuangan perusahaan.

BACA JUGA: Jaksa Periksa Sejumlah Saksi, Penyidikan Korupsi di BUMd Tanjungpinang Terus Berlanjut

“Dari 18 anak perusahaan PT. Pembangunan Kepri, hanya ada tiga anak perusahaan yang masih aktif. Jika dibiarkan ini menjadi beban secara keuangan, hukum, dan kinerja. Makanya kita sarankan kepada Gubernur untuk likuidasi saja lewat Rapat Umum Pemegang Saha (RUPS),” ujar Asmin Patros, Minggu (2/5/2021)

Advertisement

Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, Gubernur sebagai pemegang saham tentunya bisa membuat kebijakan strategis bagi mana untuk mengembalikan peran badan usaha ini sebagai tulangpunggung Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas dasar itu, perlu dilakukan pemetaan terhadap anak perusahaan yang memiliki prospek yang baik kedepannya.

Politisi Partai Golkar tersebut mengemukan, ada tiga kategori anak perusahaan PT Pembangunan Kepri yakni perusahaan yang memang sangat bisnis, perusahaan orientasi bisnis tapi kurang punya keberpihakan pada masyarakat, serta perusahaan yang kondisinya tidak jelas dan keuangannya terus merosot.

“Nah ini perlu ketegasan dari PT Pembangunan Kepri. Karena anak perusahaan tersebut membawa konsekuensi beban moral, tanggung jawab persoalan hukum dan juga beban anggaran,” jelasnya

Asmin meminta Pemprov Kepri bersama jajaran direksi PT Pembangunan Kepri segera menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terhadap anak perusahaan yang dinilai tidak lagi bermanfaat. Perusahaan seperti ini harus jelas nasibnya, dimerger atau dilikuidasi biar tidak jadi beban.

“Kondisi PT. Pembangunan Kepri hari ini sangat tidak baik. Karena sampai sekarang masih menanggung hutang kepada sejumlah pihak,” tutup Asmin Patros.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Anggota Pansus Perseroda tersebut. Menurut Gubernur, anak perusahaan yang tidak produktif dikurangi. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan audit independen. Ditegaskannya, melalui hasil audit itu nanti, pihaknya akan membuat kebijakan terhadap anak-anak perusahaan yang sudah tidak memiliki prospek lagi.

“Saya inginkn mengoptimal BUMD menjadi mesin uang bagi Pemprov. Maka dari itu, jika memang perlu dilakukan efesiensi tentu akan kita lakukan dengan berbagai pertimbangan yang strategis,” ujar Ansar, kemarin di Vihara Sasana, Tanjungpinang.

Terpisah, Direktur PT Pembangunan Kepri Azwardi dari 18 anak perusahaan hanya 3 yang aktif dengan orientasi bisnis yang jelas. Ketiga nya adalah PT Pembangunan Kepri NWM yang menggarap participating interest (PI) 10 persen terkait pengeboran minyak di North West Natuna, PT Sarana Kepri bergerak di bidang eksplorasi pasir laut dan BPR Kepri Batam yang bergerak di bidang perbankan.

“Demi kebaikan perusahaan tentu kebijakan Pak Gubernur akan kita dukung penuh. Saya yakin Pak Gubernur sudah punya konsep pengembangan PT Pembangunan Kepri yang sangat bagus. Untuk itu kami siap menunggu arahan,” ujar Azwardi. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul