Politika

Azis Syamsuddin Sebaiknya Mundur Untuk Selamatkan Citra Golkar

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. (Dokumen Jawa Pos)

batampos.id –Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta sebaiknya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin  segera mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR.

“Saya kira Azis memang mesti mundur dari jabatan Pimpinan DPR. Lebih gentle, kalau keputusan mundur ini muncul dari kesadaran Azis sendiri,” ujar Lucius kepada wartawan, Senin (3/5).

Lucius mengatakan, Partai Golkar juga bisa meminta Azis Syamsuddin untuk bisa mengundurkan diri jadi pimpinan DPR. Hal itu juga untuk menyelamatkan citra Partai Golkar di tengah prahara Azis Syamsuddin ini.

Advertisement

“Jika Golkar tak juga mengambil inisiatif, saya kira kita memang harus menunggu proses di MKD. Setya Novanto ketika menjadi Ketua DPR pernah juga dipaksa mundur dari posisinya atas keputusan MKD,” katanya.

Oleh karena itu peluang paling mungkin untuk memastikan Azis diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua DPR adalah melalui jalur penyelidikan etik di MKD.

Hal yang tak kalah pentingnya bagi Lucius dalah memastikan proses penyelidikan dan persidangan di MKD untuk kasus Azis Syamsuddin ini dilakukan secara terbuka.

“Sidang tertutup hanya akan menjadi ruang bagi pemufakatan jahat untuk meluluhkan sesama anggota DPR. Maka sebagaimana pada persidangan etik Novanto dahulu, MKD harus selalu melakukan rapat secara terbuka,” tegasnya.

“Yang jelas informasi soal dugaan pelanggaran Azis sudah terang benderang. Maka tak ada.alasan bagi MKD untuk berlama-lama mengusut hingga memutuskan kasus Azis ini,” tambahnya.

Adapun, KPK menyebut Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta kepada penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju (SRP), membantu mengurus perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan Azis kepada Robin bermula saat mereka bertemu di rumah dinas Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial.

Saat itu Syahrial, yang merupakan rekan Azis di Partai Golkar, tengah memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK.

Firli mengatakan, seusai pertemuan di rumah dinas Azis, Robin kemudian memperkenalkan Syahrial kepada pengacara Maskur Husein untuk membantu permasalahannya.

Kemudian ketiganya sepakat dengan fee sebesar Rp1,5 miliar agar Robin membantu kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai tak diteruskan KPK. Dari kesepakatan itu, Syahrial telah memberikan Rp1,3 miliar baik secara cash maupun transfer.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Stepanus Robin, Syahrial, dan Maskur sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Atas perbuatannya, Robin dan Maskur dijerat sebagai tersangka penerima suap, sementara Syahrial pemberi suap.

Robin dan Maskur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Syahrial disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim