Nasional

KPK Klaim Tak Mudah Hentikan Penyidikan

Hargai Gugatan Praperadilan soal SP3 BLBI

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa KPK memperkuat Kedeputian Penindakan dengan menambah delapan personel. Mereka merupakan unsur aparat kepolisian. (F. Humas KPK)

batampos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai upaya praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) beserta lembaga hukum atau kelompok masyarakat lainnya atas penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Langkah praperadilan ini setelah KPK menghentikan perkara BLBI yang menjerat obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

“Karena dari awalpun KPK meyakini, perkara BLBI BDNI ini sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN dan banding di PT Jakarta,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/5).

Advertisement

Ali menyampaikan, pihaknya akan mengikuti proses praperadilan atas penerbitan SP3 terhadap perkara BLBI. Dia memastikan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan kerja yang terbaik, sesuai aturan hukum yang berlaku dalam penuntasan agenda pemberantasan korupsi.

“Walaupun sudah diatur dalam UU, KPK tidak mudah dalam memutuskan penghentian penyidikan dan kami berharap polemik mengenai hal ini dihentikan,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, saat ini KPK fokus melanjutkan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan perkara yang lain, termasuk tentu beberapa perkara yang telah dibuktikan dipersidangan.

“Saat ini sedang dilakukan penyidikan pengembangan maupun terhadap perkara yang para tersangkanya masih berstatus DPO,” ucap Ali.

Terkait perkara BLBI BDNI, sambung Ali, KPK sudah maksimal berikhtiar dalam upaya penyelesaian perkara BLBI sampai kemudian dalam sejarah KPK berdiripun, pihaknya melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke MA, sekalipun beberapa bulan kemudian juga kembali di tolak MA.

“Dalam perkara BLBI BDNI opsi yang diambil KPK dalam SP3 ini adalah karena alasan bukan tindak pidana oleh karena adanya putusan akhir dari MA. Sehingga syarat unsur adanya perbuatan pidana penyelenggara negara tidak terpenuhi berdasarkan putusan akhir MA tersebut,” ujar Ali.

Menurut Ali, Sjamsul dan istrinya, Itjih sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama dengan Syaftuddin Arsyad Temenggungg selaku penyelenggara negara.

“Singkatnya, SAT, SN dan ISN dalam perkara ini masih dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama, yang membedakan hanya pada peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut,” beber Ali.

Karena sudah ada putusan MA, lanjut Ali, menyatakan peristiwa dan rangkaian perbuatanya sebagai materi penyidikan tersebut bukan tindak pidana. Sehingga tentu tidak dapat dipaksakan untuk dilanjutkan dan dibawa ke peradilan pidana.

Dia menegaskan, perkara yang sebelumnya menjerat Sjamsul dan Itjih, bukan karena tidak selesai penyidikan dan tieaj cukup bukti atau karena tersangkanya DPO yang tidak bisa ditemukan.

Mengenau terkait peluang gugatan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Tipikor, tentu berdasarkan UU, KPK tidak memiliki kewenangan dan legal standing sebagai penggugat melalui jalur perdata. Tetapi KPK akan membantu memberikan data-data.

“Namun demikian KPK dukung dan akan support data yang kami miliki terkait upaya yang akan dilakukan oleh Satgas BLBI,” pungkas Ali. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim