Nasional

Orang dari Luar Negeri Harus Diawasi

PMI Diimbau Tak Mudik, Pintu Masuk Negara Diperketat

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (F. Kemenaker)

batampos.id – Bukan hanya aktivitas mudik dalam negeri yang bikin waswas. Mudik WNI dari luar negeri (LN) juga harus diwaspadai. Terutama, dari negara-negara yang kasus penularan Covid-19-nya memang sedang tinggi. India misalnya.

Atas situasi ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki SOP ketat soal kedatangan orang ke Indonesia, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). ”PMI harus menjalani PCR (polymerase chain reaction) test dahulu,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (2/5).

Setelahnya, mereka pun tak serta merta dipulangkan. Para PMI ini wajib menjalani masa karantina hingga waktu yang ditentukan. Apabila setelahnya dipastikan terbebas dari Covid-19, baru bisa dikeluarkan atau kembali ke masyarakat.

Advertisement

Untuk keperluan penampungan atau shelter sendiri, pemerintah telah menyediakan sejumlah shelter khusus. Terbaru, ada tiga lokasi tambahan di Ciracas, Garaha Insan Cita di Depok dan Serang. ”Setelah tiba di bandara, mereka ditangani oleh Satgas Covid-19. Kemudian, setelah dilakukan PCR, satgas akan koordinasi dengan BP2MI (Badan Pelindungan PMI, red),” papar Politisi PKB tersebut.

Selain antisipasi di dalam negeri, Ia pun telah berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah di LN seperti atase ketenagakerjaan di sejumlah negara untuk mengimbau agar PMI tak mudik terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah adanya penularan Covid-19 di kampung halaman. Menurutnya, upaya ini sebagai wujud cinta kepada keluarga di rumah dengan tetap memastikan mereka tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19.

Pintu masuk negara pun diperketat. Misalnya saja Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Satgas Udara Penanganan Covid-19 bersama PT Angkasa Pura II (Persero) dan stakeholder terkait menetapkan prosedur baru kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Ada sembilan check point yang harus dilalui mereka yang dari luar negeri. Pertama, penumpang mengisi data diri dan penerbangan melalui aplikasi Hotel Reservation di area kedatangan internasional. Jika sudah dilanjutkan pemeriksaan dokumen kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan (KKP Kemenkes).

Selanjutnya, dilakukan pendataan penumpang internasional terkait lokasi karantina. Setelah itu penumpang baru menjalani proses keimigrasian. Jika prosesnya sudah selesai maka bagasi baru boleh diambil dan menuju check point atau proses kepabeanan.

Pada check point selanjutnya, penumpang melakukan registrasi di Help Desk Hotel untuk proses karantina. Di check point delapan, penumpang kembali menjalani pendataan identitas diri dan lokasi karantina yang dilakukan oleh Polresta Bandara. Terakhir, penumpang dijemput bus untuk menuju lokasi karantina dengan konsep single pick up point.

Director of Operation & Service AP II, Muhamad Wasid, menuturkan, prosedur baru ini dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh penumpang pesawat yang tiba dari luar negeri. “Sejak diterapkan pada 30 April, prosedur dapat dijalankan dengan baik untuk memastikan persyaratan-persyaratan kedatangan internasional dipenuhi oleh WNI dan WNA yang tiba dari luar negeri,” katanya.

Dia menambahkan, prosedur baru ini diharapkan juga dapat mendukung kelancaran proses karantina bagi penumpang pesawat di lokasi yang telah ditentukan. Mereka akan dikarantina di Wisma Atlet Pademangan atau hotel yang ditunjuk.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Agus Haryadi, mengatakan bahwa AP II siap mendukung fasilitas untuk menjalankan prosedur ini. “Fasilitas lokasi dan sebagainya kami siapkan di gedung terminal,” tuturnya.

Penumpang dari luar negeri harus memenuhi protokol kesehatan seperti menunjukkan surat hasil tes Covid-19 dan melakukan karantina sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Nomor 9 tahun 2021 tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional. Mulai 25 April, para pelaku perjalanan dari India dilarang masuk ke Indonesia. Bagi WNI yang pernah tinggal atau mengunjungi India dalam 14 hari diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan protokol kesehatan ketat salah satunya dilakukan karantina selama 14 hari.

Perlu diwaspadai juga terkait tes antigen. Sebab beberapa waktu lalu diketahui ada pemalsuan tes antigen dengan alat tes bekas di Bandara Kualanamu, Medan. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mendesak agar pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyedia jasa tes rapid antigen, terutama di tempat-tempat umum.

Netty menggarisbawahi bahwa kasus tersebut menyeret nama Kimia Farma, perusahaan farmasi negara yang terpercaya dan akuntabel. ”Saya menduga, hal serupa dapat terjadi di banyak tempat. Saya mendesak pihak berwenang melakukan pemeriksaan di tempat-tempat lainnya agar dapat mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat,” jelas Netty, Minggu (2/5).

Terkait temuan antigen bekas tersebut, kendati hanya dilakukan oknum, namun perusahaan farmasi negara itu juga harus bertanggung jawab. Netty menjelaskan, hal tersebut bisa terjadi karena pengawasan yang lemah, sehingga ada oknum yang berani melakukan kecurangan. ”Perusahaan harus menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh hingga ke daerah-daerah,” lanjutnya.

Fasilitasi Pemulangan PMI

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyiapkan mekanisme dan transportasi khusus untuk pemulangan PMI yang kembali ke tanah air melalui Batam.

Ia mengakui proses pemulangan PMI di masa pandemi ini lebih berat bila dibandingkan sebelumnya. Hal ini karena jumlah PMI yang kembali ke tanah air lebih banyak, selain itu adanya pembatasan moda transportasi 6-17 Mei mendatang juga menjadi salah satu penyebab proses pemulangan ini lebih berat.

”Yang jelas yang kembali ini lebih banyak orangnya. Jadi, memang butuh perlakuan khusus. Mulai dari proses pemulangan, pengecekan di pelabuhan, hingga saat pulang ke daerah asalnya,” kata dia usai meninjau Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Sabtu (1/5).

Untuk menjamin kepulangan PMI ke daerah asalnya, pihaknya menyiapkan dua mekanisme. Pertama, pemulangan menggunakan maskapai penerbangan; dan kedua, menggunakan angkutan kapal laut. Kemenhub menyepakati konektivitas bagi PMI yang pulang ke daerah asal dalam periode larang mudik tersebut.

”Bagi mereka yang memiliki kemampuan (menengah ke atas) bisa menggunakan pesawat udara yang tujuannya nanti kita sesuaikan,” ujarnya.

Kemudian bagi mereka yang hanya bisa menggunakan kapal laut, maka pihaknya akan menugaskan kapal bersubsidi. Terkait jenis kapal dan kapasitasnya, Budi mengatakan akan mengumumkan hal tersebut beberapa hari ke depan. ”Untuk kapal kita punya, dan kita pastikan mereka nyaman dan aman sampai tempat tujuannya,” sebutnya.

Sementara itu, Danrem 033/WP, Brigjen Jimmy Ramoz Manalu, mengatakan, kapal yang akan disiapkan dari Kemenhub untuk para PMI adalah kapal dari Pelni. Pihaknya dalam waktu ke depan akan menyiapkan jadwal kepulangan PMI ke daerah asal masing-masing.

”Untuk hari pelaksanaannya akan ditentukan Menhub. Kalau kami di lapangan jalan saja, dan memastikan proses dari kedatangan hingga pemulangan nanti berjalan lancar,” ujarnya.

Ia mengakui kepulangan PMI lewat Kepri masih dibatasi, mengingat kemampuan tempat karantina yang juga terbatas. Karena diperkirakan PMI yang masih tinggal di Malaysia dan Singapura mencapai ribuan orang. ”Kalau tidak dibatasi, dalam sehari bisa lima kapal, tempat karantina tidak muat. Jadi, diatur agar tidak ada penumpukan di tempat karantina,” tutupnya.

Menhub sempat mengunjungi Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Sabtu (1/5) siang. Dalam kunjungan ini, Budi ingin memastikan arus penumpang di pelabuhan yang kerap dilalui PMI.

Kegiatan Budi ini turut didampingi Kapolda Kepri, Gubernur Provinsi Kepri, Danrem 033/WP, Wali Kota Batam, pejabat utama Polda Kepri, dan Kapolresta Barelang. Dalam kesempatan itu, Budi mengatakan, Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Covid-19 di wilayah Kepri sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Terlihat dari kerja sama antar-instansi yang terjalin.

”Dalam hal ini juga kita semua sudah sepakat akan menyediakan fasilitas bagi mereka yang memiliki kemampuan akan menggunakan pesawat dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan disesuaikan,” ujarnya.

Kemudian untuk masyarakat yang akan mudik, lanjut Budi, pihaknya memberikan kemudahan. Salah satunya menggunakan kapal bersubsidi. ”Untuk saudara kita yang ingin menggunakan kapal laut juga akan kita siapkan kapal yang bersubsidi dan untuk jenis kapalnya segera akan kita umumkan pada besok pagi,” tutupnya. (*)

Reporter: JP GROUP
YULITAVIA
YOFI YUHENDRI
Editor: MOHAMMAD TAHANG