Kepri

Saksi Sebut Pungli SPJK Dishub Batam sudah Ada Sejak Kadishub Dijabat Zulhendri 

Sidang lanjutan dugaan korupsi Pungli penerbitan SPJK Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Tahun 2018 2020, Senin (3/5/2021). (f.yusnadi/batampos.id)

batampos.id- Sidang dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Tahun 2018 2020, menghadirkan sejumlah saksi dari perusahaan jual beli kendaraan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (3/5/2021).

BACA JUGA: Didakwa Pasal Berlapis, Terdakwa Kasus Pungli Dishub Batam Rustam Efendi Ajukan Eksepsi 

Dalam keterangannya, karyawan PT Roda Mas Batam yang mengurus SPJK, Nuryono mengaku membayar biaya tidak resmi sebesar Rp 650 untuk penerbitan SPJK di Dishub Batam sejak 2017 hingga 2018. Namun sejak 2018 hingga 2020, biaya pengurusan SPJK naik menjadi Rp 850 ribu per SPJK oleh Kadishub Batam Rustam Efendi. Saksi kemudian mengaku diminta membayar pungutan tersebut untuk setiap penerbitan SPJK. Jika tidak membayar, maka SPJK tidak diterbitkan. “Pungutan sudah ada sejak Kadishub Batam dijabat Zulhendri sebesar Rp 650 ribu. Saat Rustam Efendi menjabat, pungutan naik jadi Rp 850 ribu,” ungkap Nuryono kepada majelis hakim.

Advertisement

Selanjutnya, saksi membayar membayar Rp 850 ribu untuk satu SPJK selama 2018 hingga 2020. Uang tersebut langsung diserahkan saksi kepada terdakwa Heriyanto di ruangan kantornya. Sejumlah pungutan juga diserahkan saksi di parkiran kantor Dishub Batam atas perintah terdakwa. “Tanpa tanda terima dan tanpa kwitansi. Dua minggu kemudian SPJK terbit,” kata Nuryono.

Sementara itu Direktur PT Roda Mas, Abiat Hemori mengatakan sepengetahuannya pada 2018 sebanyak 258 SPJK diterbitkan untuk perusahaannya. Pada 2019 sebanyak 816 SPJK. Selanjutnya pada 2020 sebanyak 665 SPJK. Saksi mengaku perusahaannya terpaksa membayar uang penerbitan SPJK demi kelancaran bisnis jual beli mobil. Jika SPJK tidak terbit, maka mobil tidak dapat dijual kepada konsumen. “Ada keinginan untuk melapor adanya pungutan ini kepada penegak hukum, tapi saya tidak berani,” katanya.

Menanggapi keterangan saksi, terdakwa tidak membantahnya. Menurut terdakwa, semua keterangan saksi benar. “Sidang ditunda hingga pekan depan,” tutup ketua majelis hakim Eduart Sihaloho

Sebelumnya diketahui terdakwa Heriyanto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Batam, bersama-sama dengan terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dishub Batam diduga melakukan Pungli terhadap penerbitan SPJK kepada mitra kerja dan rekan kerja kota Batam yang berhubungan dengan izin SPJK. Pungli bersumber dari pungutan sebesar Rp 850 ribu pada setiap surat rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di Dishub Batam sejak 2018 hingga 2020. (*)

Reporter: Yusnadi
editor: tunggul