Metropolis

Tak Diajak Berunding, PHRI Batam menilai Penunjukan Hotel sebagai Cadangan Karantina Mandiri Kurang Tepat

Ketua PHRI Batam, Muhammad Mansur, menyerahkan bantuan masker untuk program Gerakan Sejuta Masker yang diterima Kepala Disparbud Kota Batam, Ardiwinata, Senin (12/10/2020) lalu. (PHRI Batam untuk Batam Pos)

batampos.id- Tim Satgas Khusus Penanganan Covid-19 Daerah Perlintasan di Wilayah Provinsi Kepri menunjuk Hotel Vanila, Hotel Trinity, dan Hotel Harris Batamcentre sebagai cadangan sebagai tempat karantina mandiri bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Kepri. Atas penunjukan ini, Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Batam angkat bicara. Menurut Ketua PHRI Batam, Muhammad Mansur, keputusan ini akan berdampak besar bagi dunia perhotelan di Batam.

BACA JUGA: Mudik Dilarang, PHRI Harap Dananya Dialihkan untuk Staycation

“Sebenarnya, kami berharap sebelum ditetapkan, kami diajak berunding dulu,” kata Mansur, Minggu (2/5/2021). Implikasi dari penerapan kebijakan ini menimbulkan kebingungan bagi para pelaku usaha perhotelan. Pasalnya, WNA yang masuk ke Kepri dari Batam hanya diperbolehkan untuk urusan bisnis, lewat kebijakan Travel Corridor Arrangement (TCA).

Advertisement

“Beberapa hotel yang telah memperoleh sertifikasi terkait penanganan Covid-19, tentu saja bertanya perihal penunjukan langsung tersebut,” jelasnya. Mansur menegaskan, hotel-hotel di Kepri, khususnya 28 hotel di Batam yang sudah mengantongi beragam sertifikasi yang dibutuhkan untuk menerima tamu di masa pandemi merasa dibaiakan. Padahal, sedari awal mereka sudah mengikuti semua ketentuan yang dieluarkan pemerintah pusat maupun daerah.

“Kami dari hotel bisa terima tamu untuk karantina karena ada proses audit dan surat pemerintah,” ungkapnya. Sertifikasi yang sudah dikantongi hotel di Batam antara lain, sertifkat protokol kesehatan Covid-19 dari Dispbudpar Kota Batam, sertifikat karantina dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta sertifikat CHSE dari Kementrian Pariwisata yang diaudit oleh Sucofindo.

“Semua syarat sudah dipenuhi, tapi mengapa tidak bisa terima tamu yang sudah kontrak dengan kami dari luar. Ini perlu kejelasan karena penunjukan langsung kurang tepat,” ujarnya.

“Lalu kalau hotel-hotel yang ditunjuk tidak cukup kamarnya, karena PMI saudara kita yang terus berpulangan, bagaimana solusinya. Ini perlu duduk bersama lagi,” terangnya.

Sebenarnya, kata Mansur, hotel-hotel yang tergabung dalam PHRI Batam bisa memahami maksud dari surat tersebut, apabila bertujuan untuk memudahkan dalam hal pengawasan dan keamanan. “Namun, dalam menurut hemat kami alangkah baiknya kalau dalam hal ini, asosiasi dan pemerintah daerah dilibatkan,” tuturnya. (*)

Reporter : Rifki Setiawan
Editor : tunggul