Nasional

Inpres 2/2021 Dinilai Dapat Lindungi Kesejahteraan Pekerja

Ilustrasi buruh memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik garmen. (Antara)

batampos.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 25 Maret 2021 lalu. Hal ini pun mendapat respon positif dari berbagai pihak.

Salah satunya Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, ia menilai hal ini sangat baik. Pasalnya, implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan dirasa masih belum optimal melindungi seluruh pekerja Indoensia.

Adapun, tiga dimensi persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Kepesertaan, Pelayanan, dan Investasi harus bisa dicarikan solusinya agar seluruh pekerja Indonesia memang benar-benar terlindungi secara paripurna. Dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkualitas maka pekerja akan sejahtera, terlindungi pada saat bekerja maupun paska bekerja.

Advertisement

“Titik berat Inpres ini memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran dan pembayaran iuran, didukung penyediaan data dari kementerian atau lembaga, termasuk bersinergi dengan data perpajakan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum,” bebernya, Selasa (4/5).

Selain itu, hal lain yang dinilai bagus adalah fokus masalah di sisi kepesertaannya, seperti meningkatkan jumlah kepesertaan yang ada saat ini. Dari kepesertaan pekerja formal swasta dan BUMN, pekerja mandiri, PMI dan pekerja jasa konstruksi, serta meningkatkan cakupan kepesertaan lainnya dengan didukung proses diseminasi, kampanye dan sosialisasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perluasan cakupan kepesertaan baru ini, lanjut dia, tentunya sangat mendukung peningkatan jumlah kepesertaan di BPJamsostek dan juga mendukung implementasi prinsip gotong royong di Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sehingga dapat meningkatkan manfaat dan keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan akan semakin baik lagi.

Kemudian, menurut BPS di Februari 2021 ada 137 juta angkatan kerja di Indonesia dengan potensi kepesertaan di BPJamsostek sebanyak 90 juta pekerja. Ini menjadi tantangan bagi semua kementerian dan lembaga untuk memastikan 90 juta pekerja kita benar-benar sudah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Timboel berharap, Inpres No. 2 Tahun 2021 dilaksanakan dengan baik oleh seluruh kementerian dan lembaga yang ditunjuk sehingga seluruh pekerja kita dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. “Saya kira Inpres 2/2021 tidak boleh bernasib sama dengan Inpres Nomor 8 tahun 2017. Menko PMK yang ditugaskan melakukan koordinasi, singkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 harus benar-benar melaksanakan tugasnya,” papar dia.

Sebagai informasi, Inpres ini dikhususkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam Inpres tersebut ada 26 kementerian atau lembaga yang diinstruksikan mendukung Inpres ini. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim