Nasional

Integrasikan Empat Perizinan dalam OSS

 Jelang Penyatuan FTZ dan BP BBK

Dendi Gustinandar.  (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Mendukung penyatuan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) di Juni mendatang, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengintegrasikan sejumlah perizinan. Antara lain; Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB), Land Management System (LMS), Batam Single Windows (BSW), dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dalam Online Single Submission (OSS).

”Perizinan online tentu memberikan kemudahan dan juga kepraktisan dalam mengurus izin-izin yang dibutuhkan. Para investor bisa mengaksesnya darimana saja dan kapan saja. Sangat luwes sekali untuk digunakan,” kata Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, Senin (3/5).

Melalui laman www.bpbatam.go.id, para pelaku industri dapat dengan mudahnya mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk melancarkan usaha yang dijalankannya.

Advertisement

Di laman tersebut, dapat ditemui layanan terpadu. Ada empat menu layanan yang bisa dikakses. Layanan perizinan yang ditawarkan antara lain perizinan lalu lintas barang atau SIKMB. Pada menu ini, pengunjung bisa mengecek status barang dikirimkan atau diterima. Cukup gunakan username dan password yang dimiliki. Di bagian lainnya terdapat juga panduan mengenai pengisian form untuk pengklasifikasian jenis-jenis barang yang berada di Batam.

”Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan pengiriman yang akan dilakukan. Menu SIKMB menyediakan dengan lengkap segala informasi yang dibutuhkan terkait lalu lintas barang di Batam,” tambah Dendi.

Selanjutnya, LMS atau perizinan lahan. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah kepengurusan lahan di Batam. Baik untuk alokasi lahan baru maupun perpanjangan penggunaan lahan. Pengunjung dapat mengunggah dokumen ke sistem. Kemudian melacak perkembangan dokumen tersebut. Bahkan juga bisa menghitung besaran UWTO (uang wajib tahunan otorita) yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

Kemudian, Batam Single Windows. BSW merupakan penyatuan berbagai izin yang berkaitan dengan industri di Batam. Total ada 11 perizinan di Batam Single Windows.

Rinciannya adalah sebagai berikut, reklame (1 layanan), perubahan rencana peruntukan lokasi (2 layanan), fatwa planologi (2 layanan), pematangan lahan (2 layanan), penempatan titik reklame (2 layanan), pemakaian ROW untuk utilitas (1 layanan), pemanfaatan ROW jalan (6 layanan), pembukaan kantor cabang (1 layanan), penertiban angka importir (2 layanan), pembatalan dan pencabutan perusahaan (3 layanan), lahan (2 layanan).

Terakhir, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam fitur ini menyediakan berbagai informasi yang terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa secara elektonik. Sehingga dengan penggunaan teknologi informasi, pengadaan semakin menjadi efektif, mutunya meningkat dan yang paling penting adalah transparan.

Sebelumnya, Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) KPBPB Batam, Taba Iskandar, mengatakan, integrasi layanan perizinan ini juga menjadi bagian dari keharusan, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Sedikitnya ada 47 perizinan yang boleh mereka terbitkan.

Ketentuan ini juga berlaku untuk BP KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang nantinya Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaannya akan disatukan. Penyatuan sendiri paling lambat sudah terealisasi 2024 mendatang.

”Khusus di kawasan FTZ BBK nanti, perizinan ini disederhanakan. Jadi, investor nanti ketika mengurus perizinan tidak perlu ke berbagai tempat, cukup mengurusnya di satu pintu saja,” kata Taba, belum lama ini.

Satu pintu tersebut melalui Online Single Submission (OSS) yang dikelola BP KPBPB BBK nanti. ”Ini tujuannya untuk penyederhanaan, memutus mata rantai birokrasi, sehingga tidak menyulitkan investor nanti,” paparnya.

Meski perizinan diurus di OSS yang dikelola BP KPBPB BBK, tapi retribusi atau pajaknya tetap masuk ke kas instansi yang memiliki kewenangan. Misalnya, Izin Lokasi Reklamasi di Wilayah Pesisir yang kewenangannya berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Investor yang berniat mengurus izin reklamasi tidak perlu lagi datang ke Pemprov Kepri. Cukup mengurusnya di OSS.

”Jadi, kewenangan perizinannya tidak diambil, hanya tempat mengurus perizinannya saja yang di satu tempat. Investor jadi nyaman karena tidak bolak balik. Pajak atau retribusi tetap masuk ke kas daerah,” ungkap mantan Ketua DPRD Batam ini.

Taba menegaskan, PP 41 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sehingga tujuannya menggenjot investasi di Batam, Bintan, dan Karimun kelak.

Sebelumnya, para pengusaha juga menyambut baik terbitnya PP 41 tersebut. Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan, terbitnya PP ini tentu diharapkan semua permasalahan investasi baik di perusahaan baru maupun perusahaan lama bisa segera diselesaikan di tingkat BP saja.

”Sesuai PP tersebut, BP diberikan kewenangan untuk menerbitkan sejumlah perizinan berusha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB. Ini tentunya jadi kabar baik bagi industri,” ungkapnya.

Kemudian, salah satu fasilitas dan kemudahan yang diberikan, yakni terkait larangan dan pembatasan (lartas) yang selama ini jadi momok bagi industri di Batam.

Sesuai pasal 64 ayat 2 berbunyi atas pemasukan barang ke KPBPB dari luar daerah pabean belum diberlakukan ketentuan pembatasan, kecuali atas pemasukan barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di KPBPB, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup.

”Artinya, BP sudah dapat diberikan kewenangan untuk menerbitkan bahan baku atau bahan penolong yang masuk dalam aturan pembatasan dari kementerian dan lembaga. Ini yang dari dulu, kami minta supaya ada pelimpahan kewenangan ke BP dan sudah masuk dalam PP ini,” paparnya.

Harapan pengusaha, tentunya hal-hal klasik yang mengganggu pemasukan arus barang sudah terselesaikan. ”Dan waktunnya kami menyampaikan ke para industriawan agar segera merealisasikan investasinya bagi yang baru dan melakukan perluasan bagi yang eksis, sehingga turut andil dalam program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam juga menyambut baik diterbitkannya PP 41 Tahun 2021 ini. Menurut Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, banyak keinginan dunia usaha di Batam yang diakomodir dalam PP ini. Di antaranya persoalan perizinan, kemudahan berusaha, dan peningkatan daya saing kawasan FTZ (free trade zone) untuk bisa berkompetisi dengan kawasan-kawasan sejenis secara regional milik negara tetangga.

”Tentunya kami akan informasikan ini segera kepada para pengusaha dari negara lain yang berminat menanamkan investasinya di kawasan FTZ BBK. Kami berharap mereka berbondong bondong dan tidak ragu lagi untuk menanamkan investasinya di Batam dan di kawasan FTZ lainnya di Kepri. Penerbitan PP ini semacam angin segar di tengah keterpurukan ekonomi Kepri akibat Pandemi Covid-19,” ucapnya.

Apindo Batam berharap tahun ini akan terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi untuk mengkompensasi penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi di tahun 2020 lalu. ”Kalau dibaca di PP 41/2021 tersebut, maka waktu untuk penerbitan aturan turunannya hanya 4 bulan setelah PP terbit. Maka perkiraan PP ini akan mulai berjalan dan membawa dampak di tahun ini juga. Kalau bisa jangan sampai menunggu 4 bulan untuk penerbitan aturan pelaksana di bawahnya. Agar dampak positif dari penerbitan PP ini dapat langsung dirasakan,” katanya lagi.

PP 41/2021 ini sudah cukup komprehensif mengatur berbagai hal aktivitas dalam kawasan FTZ. Namun Rafki berharap nanti aturan pelaksananya berupa Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Peraturan Menteri terkait dapat lebih detail lagi.

Tujuannya, agar para pelaku usaha di dalam kawasan FTZ bisa lebih nyaman dalam menjalankan usahanya dan lebih percaya diri untuk bisa bersaing merebut customer dari negara lain.

”Intinya harus ada kepastian hukum, penyederhanaan perizinan dan kecepatan pelayanan perizinan serta perbaikan infrastruktur investasi. Jika ini dijalankan dengan baik setelah terbitnya PP ini saya yakin Kepri akan berdaya saing tinggi di kawasan regional sebagai daerah tujuan investasi,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, dengan terbitnya PP Nomor 41/2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ini, ia berjanji akan memaksimalkan sisa tiga tahun jatah dia memimpin BP Batam (sampai 2024) dengan menggesa pembangunan di Batam.

”Tahun 2024, saya bukan lagi Wali Kota sebagai ex-officio Kepala BP Batam. PP-nya sudah keluar Nomor 41 Tahun 2021. Jadi, wali kota tidak lagi menjabat sebagai kepala BP Batam,” kata Rudi.

Selain soal aturan pabean dan perizinan di kawasan perdagangan bebas, PP yang selesai pada 2 Februari 2021 itu juga memerintahkan peralihan kelembagaan Dewan Kawasan menjadi satu institusi dan penyatuan ketiga Badan Pengusahaan dari Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

PP 41 turut merevisi aturan wali kota Batam ex-officio kepala BP Batam yang baru berjalan sejak 2019. Rudi dilantik 27 September 2019 sebagai Kepala BP. Tapi, PP ini ini tidak mencabut PP Nomor 62/2019 yang menjadi dasar aturan Kepala BP Batam Ex-Officio Wali Kota Batam.

Sesuai dengan PP terbaru ini, Kepala BP hanya akan ada satu yang mengelola tiga KPBPB, yakni Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Jabatannya akan ditentukan Ketua Dewan Kawasan yang akan diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya DK BBK akan membuat BP BBK. (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG