Kepri

Iskandarsyah Minta Gubkepri Golkan PI atas Blok Migas demi PAD Kepri

Iskandarsyah (f.dok)

batampos.id-Mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah menantang Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk menggolkan Participating Intrest (PI) 10 persen atas blok-blok Minyak dan Gas (Migas) yang ada di Natuna dan Anambas. Baginya, apabila Gubernur dalam menggolkan perjuangan yang sudah lama, tentu satu kejayaan besar bagi kesejahteran Provinsi Kepri ke depan.

BACA JUGA: Perlu Dibentuk Lembaga Independen Mengelola Industri Hulu Migas

“Untuk genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov harus lanjutkan perjuangan mendapatkan PI 10 persen, dengan refresh ke SKK Migas. Tentu ini menjadi salah satu pekerjaan besar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad,” ujar Iskandarayah, Senin (3/5/2021) di Tanjungpinang.

Advertisement

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta Pemprov segera Refresh kembali terkait perjuangan Kepri untuk memperoleh PI 10 persen saham blok Migas Natuna-Anambas ke SKK Migas sesuai dengan Permen ESDM no 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Walaupun Pemprov dan Pansus DPRD lagi membahas ranperda tentang status BUMD perusda atau perseroda , perjuangan PI harus tetap di lanjutkan segera.

“Informasi yang kami terima bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan asal Singapura, AWE Holdings Singapore Ltd yang mengambil alih dari PT. Santos. Tujuan pertemuan kedua pihak itu adalah membahas revisi pengembangan (PoD) Lapangan Ande-ande Lumut Blok Northwest Natuna,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, bagi mewujudkan mimpi besar ini, Pemprov bersama BUMD Kepri harus mengupdate dan tetap mengejar potensi PI 10 persen ke pemerintah pusat melalui SKK Migas Kementrian ESDM RI. Diperkirakan potensi yang diperoleh oleh pemerintah Kepri melalui BUMD adalah lebih kurang Rp 84 miliar perbulan atau lebih kurang Rp 1 triliun pertahun untuk satu blok Ande-ande Lumut. Ada potensi lebih kurang 15-19 blok Migas Natuna-Anambas ke depan, ini luar biasa jika benar-benar serius untuk juga berkonsentrasi dan fokus ke PI 10 persen.

“Kita sudah berjuang dari zaman Gubernur H.M.Sani yang sudah dirintis tahun 2013-2014 sebelum di keluarkan aturan yang baru permen ESDM no 37 tahun 2016. Harapan kami bapak Gubernur baru, Pak Ansar mampu mewujudkan ini. Kita bangga jika Gubernur Kepri berhasil dan mampu mensejahterakan masyarakat Kepri. Dan ini harus kita dukung siapapun pemimpin Kepri,” tegasnya.

Masih kata Iskandarsyah, dasar hukum perjuangan dan tuntutan terkait PI jelas dan bukan di awang-awang karna regulasi jelas dan beberapa daerah seperti Jabar dan Kaltim sudah berhasil. Perlu disampaikan bahwa dulu nya di Indonesia pioneer awal berjuang untuk mendapatkan PI 10 persen adalah Pemprov Jawa barat memalui BUMD PT Migas Hulu Jabar dan Pemprov Kepri melalui BUMD PT Pembangun Kepri North West Natuna. Namun yang berhasil adalah Pemprov Jabar mendapatkan PI 10 persen pada wilayah kerja offshore North West Java (ONWJ). Sedangkan Pemprov Kepri belum berhasil mungkin banyak sebabnya.

“Namun perjuangan untuk mendapatkan ini kita tidak boleh berhenti. Dan kami yakin pak Gubernur sekarang dengan back grond ekonomi dan pernah berhasil membangun Kab bintan, adalah modal besar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” tutup Iskandarsyah.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, tekadnya adalah menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin pencari uang bagi Pemprov Kepri. Tentu untuk mewujudkan butuh orang-orang tepat. Mantan Bupati Bintan tersebut menjelaskan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satu tulanggpungung yang diharapkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.

“Kita tahu ada anak perusahaan BUMD PT. Pembangunan Kepri yang bergerak dibidang pertambangan. Kita melihat ini ada prospek kedepan yang bisa diandalkan sebagai mesin penghasil uang bagi daerah,” ujar Ansar Ahmad. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul