Ekonomi & Bisnis

Kebijakan Harga Jual Eceran Rokok dan Harga Transaksi Pasar Tidak Sesuai

ILUSTRASI: Aneka merek rokok dijual di Top 100, Grand Batam Mall, Rabu 10 Maret 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.io – Terjadi ketidaksesuaian kebijakan harga jual eceran rokok (HJE) dengan harga transaksi pasar (HTP) di lapangan. Dampak tidak sinkronnya regulasi pemerintah terkait harga rokok ini dinilai melemahkan upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok sesuai target RPJMN 2019-2024.

Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) Roosita Meilani Dewi mengatakan, saat ini tengah terjadi krisis konsumsi tembakau di Indonesia, serta adanya benturan regulasi mengenai kebijakan harga rokok di pasar.

“Pertama, PMK setiap tahun selalu diterbitkan, yang dengan jelas di Pasal 15 diatur bagaimana harga transaksi pasar rokok tidak boleh di bawah 85 persen. Namun kita lihat di regulasi Dirjen Bea Cukai 37/2017 ternyata mengizinkan pabrikan mematok di bawah 85 persen asalkan tidak lebih dari 50 persen kantor wilayah bea cukai,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (3/5).

Advertisement

Menurutnya, hal ini menimbulkan kerugian vertikal di pemerintah dan horizontal di masyarakat. Sebab, tidak ada naskah akademik mengenai ketentuan kelonggaran area pengawasan Bea Cukai.

“Ini perlu dievaluasi. Benturan kebijakan ini menandakan pemerintah belum bersungguh sungguh mewujudkan tujuan RPJMN,” katanya.

Sementara, peneliti CHED ITB Ahmad Dahlan Adi Musharianto mengatakan, pihaknya menemukan fakta terjadinya praktik penjualan rokok di bawah 85 persen dari pita cukai. Pihaknya menuturkan, yang terjadi di lapangan menunjukkan HTP yang terjadi sekitar 70,66 persen atau di bawah aturan 85 persen.

“HJE misalnya 20 ribu kemudian didiskon lagi. Ini buang-buang kebijakan. Kenapa tidak langsung 85 persen saja di PMK-nya? Ini pengawasan kita sebagai masyarakat,” tuturnya.

Ia mengatakan ketentuan PMK yang membatasi penjualan HTP pada 85 persen sudah tepat untuk mengendalikan konsumsi tembakau. “Tapi perlu penindakan dari pemerintah untuk yang melanggar. Ini juga membuat keterjangkauan lebih sulit bagi anak-anak,” katanya.

Adi berharap pemerintah sebaiknya membuat roadmap mengenai HTP pada 2022-2024 di mana di dalamnya terdapat pengawasan dan tindak tegas untuk perusahaan yang melanggar dan pelaksanaan penetapan tarif cukai sesuai aturan.

BACA JUGA: Prevalensi Perokok Anak Meningkat dari Tahun ke Tahun

Manajer Riset Fiskal DDTC Denny Visarro mengungkapkan, dampak ketidaksesuaian dari regulasi HJE dan HTP adalah makin lemahnya kontrol prevalensi perokok. Hal ini menunjukkan bahwa harga merupakan salah satu faktor penentu pengendalian konsumsi tembakau.

“Dalam konteks penetapan HTP 85 persen yang mana masih bisa dikompromikan dan lebih diperparah sepanjang tidak melebihi lokasi survei. Kenapa bisa ada ini? Kalau dari rasionalisasi bisnis pasti perusahaan mencari cara dalam menekan harga,” ujarnya.

Perusahaan rokok pasti mengincar konsumen, dan di sisi lain ada juga yang ingin menghindari cukai. Dia mengatakan faktor kompromi seperti mengontrol 40 lokasi survei seharusnya dieliminasi. Persoalan ini sudah menjadi sorotan dari berbagai pihak dalam rangka menyukseskan pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia. Kebijakan cukai dan kebijakan hasil tembakau merupakan salah satu kunci menurunkan prevalensi perokok. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung