Bintan-Pinang

Mabes Polri Periksa Kepala BPN Bintan, Terkait Persoalan Pembebasan Lahan PLTU Bintan

F. JAILANI/BATAM POS
Personel Polres Bintan bersama BPN Bintan melakukan pengukuran pengembalian batas di kawasan Galangbatang, Bintan, Selasa (9/6) lalu.

batampos.id-Mabes Polri terus mendalami persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bintan dengan kapasitas 2×100 mega watt (mw) di Galangbatang, Bintan. Senin (3/5/2021) giliran Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan, Asnen yang diperiksa penyidik.

Asnen bukan hanya sebagai Kepala BPN Bintan, ia juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Sembilan untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut sesuai dengan Penunjukan Lokasi (Penlok) yang sudah diterbitkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2020 lalu. Namun karena diganjal persoalan tumpang tindih lahan, pembangunan menjadi tidak sesuai rencana.

BACA JUGA: Pembangunan PLTU Kapasitas 2X100 MW di Galang Batang, Bintan Terganjal Status Lahan

Advertisement

“Ya benar, ada memberikan keterangan ke Penyidik Mabes Polri hari ini (kemarin,red),” ujar Asnen, Senin (3/5). Ditanya berapa banyak pertanyaan yang ditujukan Penyidik Mabes Polri terhadap dirinya? Mengenai hal itu, Asnen menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Ditegaskannya, untuk informasi lebih lanjut bisa konfirmasi di kantornya. Selain itu ia juga belum bersedia membeberkan apa yang menjadi penyebab belum tuntasnya pembebasan lahan PLTU Bintan 2×100 mw tersebut.

“Silakan datang ke Kantor untuk informasi lebih lanjut,” jawab Asnen. Sebelumnya, Manager Sub Bidang Pertanahan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM) Rico Dilo Ginting membenarnya adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Namun secara spesifik yang menjadi objek lidik tersebut, ia mengaku kurang tau. Namun demikian, dalam hal ini pihaknya sudah memberikan keterangan.

“Dalam pemeriksaan sudah kami sampaikan, bahwa belum terjadi pembebasan lahan. Karena masih dalam proses, begitu juga mengenai harga yang ditetapkan belum disampaikan kepada pemilih lahan,” ujar Rico Dilo Ginting.

Menurut Rico, memang proses pengukuran sudah dilakukan. Begitu juga tentang penetapan harga juga sudah dilakukan. Ditegaskannya, jika persoalan penyelidikan yang dilakukan terkait dengan persoalan lahan, PLN tentunya tidak terlibat pada persoalan tersebut.

“Kalau berkaitan dengan pembebasan lahan itu, belum terjadi atau belum kita lakukan. Namun jika masalah pemilik lahan itu diluar kewenangan kita,” tegas Rico.

Menurut Rico, rencana pembangunan tetap akan dilanjutkan. Namun pada tahun ini, belum ada dialokasikan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut. Ditegaskannya, jika memang terjadi persoalan lahan, pihaknya bisa melakukan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri.

“Ini belum kita lakukan, karena memang tahun ini belum dianggaran untuk pemebasan lahan tersebut. Apakah disebabkan Covid-19 atau ada penyebab lainnya, saya kurang tau,” tutup Rico.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Lokasi (Penlok) PLTU Bintan sudah diteken Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto pada Maret 2020 lalu. Adapun luas lahan yang disetujui 66,3 ha di kawasan Galangbatang, Bintan. PT. PLN (Persero) UIPKITSUM menargetkan proses pembebasan lahan tuntas pada Juli mendatang 2020 lalu. Karena sesuai dengan rencana kerja yang dirancang, PLTU Bintan mulai memberikan manfaatnya pada 2024 mendatang.(*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul