Metropolis

Amsakar: ASN Pemko Batam Tak Boleh Mudik, Warga Diimbau Patuhi juga Larangan Mudik 

Amsakar Achmad

batampos.id– Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengimbau seluruh warga Batam untuk mematuhi edaran terkait larangan mudik lokal 6-17 Mei mendatang, guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di Kota Batam. Dikeluarkannya edaran larangan mudik ini merupakan langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dari aktivitas mobilisasi pra mudik, mudik hingga pasca mudik. Seperti diketahui mobilisasi penduduk ini merupakan salah satu penyebab massifnya penyebaran virus.

BACA JUGA: Tekan Penyebaran Covid-19, Kontrol Larangan Mudik hingga Monitoring Besar-Besaran

“Ada kekhawatiran penyebaran virus dari aktivitas mudik ini. Sehingga perlu ada antisipasi dini untuk menekan penyebaran. Untuk itu larangan mudik ini perlu dipatuhi dan diawasi,” tegas Amsakar usai menghadiri acara bersama Baznas Batam di Kantor Wali Kota, Rabu (5/5/2021).

Advertisement

Ia menegaskan larangan ini berlaku untuk ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam, dan diharapkan juga dipatuhi masyarakat. Sebaiknya untuk saat ini, semua pihak bisa menahan keinginan untuk mudik, demi keselamatan bersama.

“Ditunda dulu, karena kondisi kita memang belum pulih, setiap hari ada perkembangan kasus yang cukup siginifikan beberapa waktu belakangan ini,” ujarnya.

Meskipun ada pengecualian bagi mereka yang memenuhi persyaratan, tetap diingatkan untuk membatasi mobilitas. Untuk itu larangan mudik lokal ini sudah seharusnya dipatuhi. Untuk ASN sudah jelas ada sanksinya mulai dari teguran hingga peringatan keras. “Semua ASN tak boleh ada yang mudik. Ini sudah jelas aturannya,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pemerintah daerah diminta mengawasi penerapan larangan mudik ini dengan membentuk posko pengamanan terpadu di pelabuhan laut, bandara, serta pintu masuk yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah kabupaten atau kota.

Selain itu juga mendorong Satgas Covid-19 untuk meningkatkan upaya pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan pada aktivitas masyarakat di tempat umum. “Semua ini sudah dibahas bersama. Tujuannya tetap mengendalikan penyebaran Covid-19. Karena angka kasus sudah menembus tujuh ribu lebih,” bebernya. (*)

Reporter : YULITAVIA
Editor : tunggul