Bintan-Pinang

Gubkepri Minta Anggaran OPD Dirasionalisasi

Arif Fadillah, (f. Peri Irawan/batampos.id)

batampos.id-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meminta anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri dilakukan rasionalisasi. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan wacana tersebut akan dilakukan pada APBD Perubahan mendatang.

“Memang benar akan ada rasionalisasi anggaran di setiap OPD Pemprov Kepri,” ujar Arif Fadillah menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Selasa (4/5/2021).

BACA JUGA: Penyerapan APBD Kepri Kecil Karena SIPD Tak Kunjung Tuntas, Gubkepri Minta Kembali Pakai SIMDA

Advertisement

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan OPD-OPD. Sehingga pada APBD Perubahan nanti tidak begitu repot lagi. Masih kata Arif, dengan adanya rencana itu nanti tentu akan terjadi perubahan pada APBD P 2021. Disinggung apakah terjadi pengurangan anggara, mengenai hal itu tidak menutup kemungkinan.

“Berapa besar perubahan itu nanti akan kelihatan pada APBD Perubahan nanti,” jelas Arif Fadillah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengaku belum ada pembahasan terkait rasionalisasi anggaran antara TAPD Pemprov Kepri dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri. Menurut Jumaga, kebijakan rasionalisasi harus dibahas bersama Banggar DPRD Provinsi.

“Kami belum ada dapat pemberitahuan soal rasionalisasi,” ujar Jumaga Nadeak, kemarin.

Seperti diketahui, APBD Kepri 2021 disepakati sebesar Rp3,986 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 29 miliar atau 0,7 persen dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp 3,958 miliar. Struktur tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp3,701 triliun. Sedangkan belanja daerah pada APBD 2021 Provinsi Kepri ditetapkan sebesar Rp 3,986 triliun.

Pendapatan daerah itu terdiri dari PAD sebesar Rp1,352 triliun atau naik Rp49 miliar dari APBD 2020. Pajak Daerah Rp981 miliar, retribusi daerah Rp 216 miliar, hasil pengelolaan kekayaan Rp 53,150 miliar danain-lain pendapatan yang sah Rp101 miliar.

Kemudian penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp2, 344 triliun. Angka tersebut turun Rp 191 miliar dibanding APBD 2020. Sedangkan, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp330 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1, 129 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp843 miliar, serta Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp4,4 miliar. Selain itu adalah penerimaan lain-Lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,284 miliar atau turun Rp38 miliar dari 2020, dan Silpa sebesar Rp285 miliar.(*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul