Nasional

MK: Alih Status Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Gedung Merah Putih KPK. (F. Muhammad Ali/Jawa Pos)

batampos.id – Setelah lebih dari satu tahun, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), kemarin (4/5). Baik terhadap gugatan formil, maupun gugatan materiil yang diajukan eks pimpinan KPK periode 2015-2019 bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil maupun perorangan.

Terkait gugatan formil, MK menolak sepenuhnya. Mahkamah menilai dalil para pemohon yang mengatakan revisi UU KPK melanggar prosedur perundang-undangan tidak terbukti. Terkait dalil revisi UU KPK diubah secara terselubung, MK juga menilai tidak beralasan.

Berdasarkan fakta persidangan, revisi UU KPK sudah direncanakan sejak lama dan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) sejak tahun 2015. “Mahkamah berpendapat bahwa ternyata RUU KPK telah terdaftar Prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam Prolegnas Prioritas,” ujar Hakim MK Arief Hidayat. Soal pembahasan yang berlangsung cepat, Mahkamah menilai hal itu sangat berkaitan erat dengan substansi dari RUU tersebut.

Advertisement

MK juga mementahkan dalil soal tidak dilibatkannya publik dan kelembagaan KPK dalam proses revisi. Dalam persidangan, DPR melampirkan sejumlah rapat dengar pendapat dengan sejumlah ahli hukum sejak tahun 2017. Kemudian, berbagai seminar terkait rencana perubahan UU KPK juga dilangsungkan di sejumlah kampus.

Soal anggapan KPK yang tidak dilibatkan saat pembentukan RUU KPK juga dinilai tidak sesuai. Faktanya, kata MK, undangan sudah disampaikan pada 3 februari 2016 dan 20 September 2017 namun tidak dihadiri pimpinan KPK. “Secara faktual, KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi UU KPK,” ujar Hakim MK Saldi Isra.

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan pendapat berbeda. Dia menilai proses revisi tidak dilakukan secara baik. Meski idenya sudah lama, Wahiduddin menilai proses akhir dilakukan secara cepat dan tidak memenuhi prinsip penyusunan UU yang baik.

Dia berpendapat, seharusnya UU KPK hasil revisi dapat dibatalkan dan memulai kembali secara benar. “Agar pembentuk undang-undang dapat mengulang proses pembentukan undang-undang mengenai KPK dengan cara yang lebih baik, dalam suasana yang lebih tenang, serta dalam jangka waktu yang lebih rasional dan proporsional,” tandas Wahiduddin.

Di sisi lain, dalam gugatan materiil, MK mengubah sejumlah ketentuan dalam UU KPK hasil revisi. Pertama, MK menambah definisi kelembagaan KPK sebagai lembaga eksekutif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kedua, MK juga mencabut ketentuan pasal 12B, 37B ayat 1 huruf b, dan pasal 47 ayat 2 yang mengatur kewajiban izin penyelidikan, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan kepada dewan pengawas. Mahkamah menilai, izin tersebut rawan penyalahgunaan.

“Menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas,” tuturnya.

Terhadap keinginan pemohon agar Dewas ditiadakan, MK tidak menilai relevansinya. Para hakim berpendapat, alasan pemohon yang menilai Dewas menciptakan tumpang tindih dinilai tidak beralasan. Sebab, dewas menjalankan fungsi pengawasan.

Kemudian, MK memandang posisi posisi Dewas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK. Sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi, keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi sesuai fungsi masing-masing.

Lebih lanjut lagi, MK juga memberikan pendapatnya terkait peralihan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). MK menegaskan, ketentuan peralihan tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun. “Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan,” tuturnya.

Sebagaimana norma peralihan, bagi penyelidik, penyidik dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama dua tahun dapat diangkat sebagai ASN. ”Pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU ASN),” jelasnya.

Di sisi lain, KPK menegaskan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat pegawai menjadi ASN belum bisa disampaikan ke publik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa menyatakan hasil tes tersebut masih tersegel dan disimpan di tempat yang aman. “Akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK,” ujarnya.

Cahya belum mau bicara banyak soal nama-nama yang dikabarkan tidak lolos TWK. Hanya, dia mengatakan bahwa hasil yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada KPK pada 27 April tersebut merupakan penilaian daru 1.349 pegawai yang telah mengikuti TWK. “Dan itu (TWK) merupakan syarat pengalihan pegawai menjadi ASN,” terangnya.

Untuk diketahui TWK merupakan salah satu syarat pengalihan pegawai tetap dan tidak tetap KPK menjadi ASN. Setelah TWK dilalui, pegawai yang dinyatakan layak menjadi ASN akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahapan tersebut diatur dalam Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Tepatnya di pasal 5.

Bagi yang tidak memenuhi syarat sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perkom 1/2021, pegawai KPK diberhentikan sebagai ASN. Ketentuan pemberhentian pegawai KPK dari ASN itu diatur dalam pasal 23 Perkom Nomor 1/2021. Klausul pemberhentian dalam perkom itu yang disebut-sebut menjadi celah untuk memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai tidak lolosnya puluhan pegawai KPK dalam TWK merupakan bagian dari skenario ‘menghabisi’ KPK. Kurnia menyebut tahapan ‘penghancuran’ KPK itu dimulai dari revisi UU KPK 2019 lalu. “Ditambah dengan kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyatakan bahwa anggapan pemecatan pegawai yang tidak lolos TWK ini masih terlalu dini. Dia berharap hal tersebut tidak menjadi polemik selama KPK belum memberikan informasi secara terang.

“Menurut saya kabar tersebut tentu masih sangat dini untuk bisa tahu siapa orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. KPK juga belum memberikan keterangan terkait hal tersebut,” jelas Pangeran kemarin.

Dia pun berpesan kepada publik supaya isu tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. “Pesan saya, publik untuk tidak berpolemik terlebih dahulu dan tetap tenang, mengingat hasil tes tersebut belum sampai pada tahap pengumuman,” lanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan anggota lainnya, Habiburokhman. Dia bahkan sangsi jika Novel Baswedan diisukan tidak lolos tes tersebut. “Pak Novel kan alumni Akpol, saya pikir ketika masuk Akpol ada pendidikan berjenjang, ada sespimen yag mungkin sudah diikuti,” jelasnya kemarin.

Politisi Gerindra itu meminta kepada KPK agar nantinya hasil disampaikan secara transparan. Sebab isu ini rawan menimbulkan kesalahpahaman. “Kita dorong untuk transparan saja hasil tesnya,” tegasnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim