headline

Penyeberangan Antarprovinsi Disetop 11 Hari

Tiket Pesawat dan Kapal Laut Diserbu PMI

Calon penumpang melakukan check-in di Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (4/5). Menjelang hari raya Idulfitri arus mudik penumpang di bandara mengalami lonjakan. Muli 6 hingga 17 Mei mendatang, mudik dalam bentuk apapun, baik mudik lokal maupun antar wilayah dilarang selama masa peniadaan mudik. (F. Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Operator kapal penumpang di Batam menghentikan pelayaran antarprovinsi mulai Jumat (6/5). Sesuai dengan anjuran pemerintah, angkutan kapal penumpang antarprovinsi kembali beroperasi pada 18 Mei mendatang.

”Untuk tujuan antarkabupaten/kota tetap beroperasi. Yang berhenti cuma antarprovinsi selama 11 hari, sesuai anjuran dari pemerintah,” kata Ketua Bidang Penumpang DPC Indonesian National Shipowner Association (INSA) Batam, Asmadi, Selasa (4/5).

Asmadi menyebutkan, kapal-kapal penumpang antarprovinsi yang dihentikan sementara operasionalnya ini, disiagakan di pelabuhan demi kelancaran layanan pelayanan antarkabupaten atau kota yang tetap dibuka.

Advertisement

”Mana tahu butuh armada tambahan tinggal pakai. Tapi melihat kondisi ini tentunya sangat mustahil sebab armada antarkabupatan/kota yang ada saja banyak yang tak beroperasi karena sepi penumpang,” jelasnya.

Untuk lonjakan, penumpang antarkabupaten/kota jelang Hari Raya Idulfitri nanti, Asmadi prediksi hanya 30 persen. Prediksi ini tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. ”Karena itu tadi, Covid dan keadaan ekonomi yang membuat sepi penumpang baik di hari normal ataupun hari raya seperti ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan, mengatakan, proses pemulangan PMI ke daerah asal mulai berlangsung. Kepulangan PMI dilakukan melalui darat dan udara.

”Besok (hari ini, red) sudah pada pulang menggunakan KM Kelud, kebetulan ada jadwalnya, jadi mereka yang sudah menyelesaikan masa karantina dan dinyatakan negatif sudah boleh kembali ke daerah asalnya,” kata dia usai menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Tokoh Agama di Panggung Dataran Engku Putri, Selasa (4/5).

Sigit mengungkapkan, PMI melakukan pemesanan tiket mandiri. Mereka bebas memilih moda transportasi untuk kepulangan ke daerah asal. Menurut informasi, mereka sudah berburu tiket kapal dan pesawat. Dari data sementara, 218 orang TKI yang sudah melakukan swab PCR (polymerase chain reaction) dan hasilnya negatif.

”Saat ini semua TKI tersebut tengah melakukan swab PCR kedua di tempat karantina,” sebutnya.

Saat ini, pihaknya terus mendata jumlah PMI yang akan dipulangkan dalam waktu dekat ini baik melalui pelabuhan maupun bandara. PMI yang memenuhi syarat diperbolehkan pulang ke daerah asalnya.

”Mereka banyak yang berharap bisa pulang secepatnya, walaupun ada pengecualian untuk kepulangan PMI selama masa penutupan moda transportasi,” ucapnya.

Data sementara sudah ada 218 PMI yang melakukan tes PCR dan hasilnya negatif. Mereka menunggu jadwal pemulangan. Sigit menambahkan, kepulangan PMI ini juga berdampak terhadap kapasitas tempat karantina. ”Kalau ada yang pulang, tentu tempat karantina lowong. Sehingga bisa diisi calon PMI yang akan kembali melalui Batam,” ujarnya.

Sejumlah tempat karantina untuk menampung PMI sudah tersedia, di antaranya tersebar di rusun milik BP Batam dan Pemko Batam. Sementara, PMI yang dinyatakan positif dirawat di RSKI Covid-19 Galang.

”Total TKI yang pulang melalui Batam ada sekitar 953 orang. Sebagian sudah pulang ke daerahnya, sisanya masih melakukan karantina,” jelas pria berkacamata itu.

Selain itu, Sigit menjelaskan, aturan karantina selama lima hari dan swab dua kali juga berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang melalui Batam. Mereka tersebut diwajibkan melakukan karantina mandiri dengan anggaran pribadi.

”Baik PMI maupun WNI aturannya tetap sama. Ada enam hotel yang siap menampung jika mereka ingin karantina mandiri,” jelas Sigit.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, saat ini untuk penanganan PMI yang masuk melalui Batam, masih ditanggulangi Pemko Batam. ”Anggaran masih ditanggung Pemko Batam. Masih menunggu dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kepri belum turun-turun. Anggaran cukup besar karena prosedurnya tidak mudah dicairkan,” jelas Rudi.

Ia meminta Dinas Kesehatan Kota Batam untuk turun mengecek kesehatan para PMI yang pulang ke daerahnya masing-masing meskipun sudah dinyatakan negatif PCR. ”Waktunya PMI pulang, tolong diperiksa mereka. Karena mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya,” tegas Rudi.

Selain itu, Rudi juga mengusulkan bahwa penanganan PMI sebaiknya diserahkan ke Pemprov Kepri. Sementara, yang lokal terkena Covid-19 ditanggani Pemko Batam. ”Kita minta kalau PMI ini diserahkan ke Pemprov. Yang lokal baru kami yang tangani. Karena RSKI Covid-19 Galang sudah full tidak dapat menampung lagi,” harap Rudi.

Selain itu, Rudi juga mengeluhkan tidak adanya tes PCR yang dilakukan pemerintah Johor, Malaysia, saat proses pemulangan PMI atau WNI bermasalah, sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat soal ini.

Pernyataan terkait TKI tanpa PCR di Malaysia, dibenarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Ismoyo. ”Di Johor ada kebijakan yang diterapkan negara tetangga. Waktu masuk ke sana, wajib PCR. Tapi keluar dari sana tidak wajib PCR,” ujarnya.

Untuk itu, petugas Imigrasi di pintu masuk dari Malaysia, lebih berhati-hati dan ketat dalam penangan Covid-19 di sana. Sementara khusus untuk warga India, sebagaimana ketentuan saat ini, tidak diberikan visa masuk Batam.

”Termasuk menolak orang yang dalam 14 hari punya jejak perjalanan ke India. Sampai sekarang, belum ada yang masuk Batam, lewat Malaysia dan Singapura. Ada kemarin, tapi itu dari Jakarta,” tutupnya. (*)

Reporter : EUSEBIUS SARA
YULITAVIA
Editor : MOHAMMAD TAHANG