Kepri

Ex Officio Hanya Solusi Jangka Pendek, Taba Minta Presiden Terbitkan Perpres Penyatuan Dewan Kawasan BBK

Taba Iskandar

batampos.id-Anggota Tim Teknis Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Taba Iskandar mengatakan kebijakan penerapan Walikota merangkap Ex Officio BP Batam merupakan solusi sementara untuk mengatasi terjadinya dualisme kepemimpinan. Menyikapi hal itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perppres) pengintegrasian atau penyaturan Batam, Bintan, Karimun kedalam Dewan Kawasan Batam, Bintan, Karimun

“Persoalan Batam harus segera diselesaikan oleh Presiden. Karena ini menyangkut kepentingan investasi dan pembangunan daerah,” ujar Taba Iskandar, kemarin di Tanjungpinang.

Pria yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri tersebut menguraikan, Batam lahir sebagai Kota Otonomi sejak terbitnya UU Nomor 53 Tahun 1999. Didalam regulasi tersebut, khusunya pada pasal 21 dijabarkan tentang hubungan kerja antara Pemko dan Otorita Batam (OB). Pertama Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan kegiatan pemerintahan mengikut sertakan (OB).

Advertisement

BACA JUGA: Benturan Kepentingan sebagai Konsekuensi Jabatan Ex-Officio di KPBPB Batam

Kedua hubungan kerja antara Pemko Batam akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Ketiga PP yang mengatur hubungan kerja antara Pemko Batam dengan Ototita Batam akan terbit satu (1) tahun sejak diterbitkan UU Nomor 53 Tahun 1999 tersebut. Akan sampai saat ini, tetapi tidak pernah terbit. Namun pada perjalannya muncul muncul PP 62 tentang perubahan status Otorita menjadi BP Batam tentang Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya, lewat UU Nomor 30 dan Perturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang FTZ Batam dan menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ menyeluruh.

“Artinya seluruh Batam dan beberapa pulau di sekitarnya menjadi wilayah kerja BP Batam sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan. Sejatinya, Otorita Batam yang sekarang menjadi BP Batam sejak awal mempunyai kewenangan tentang lahan. Dengan demikian Pemko Batam tidak memiliki kewenangan sama sekali tentang lahan,” jelasnya.

Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, inilah yang membedakan antara Pemko Batam dengan Pemko yang lain. Lebih lanjut katanya, sejak terbit PP 62 sampai sekarang sudah silih berganti Kepala BP Batam. Dan sejak saat itu, sering terjadi benturan antara Pemko dan BP Batam. Maka dibahaslah di Tim Teknik Dewan Kawasan untuk mencari solusi agar benturan kepentingan ini tidak menjadi kontrak pdouktif dalam pengembangan Batam. Salah satunya adalah mengenai double statmen tentang kebijakan daerah antara Pemko dan BP Batam.

Masih kata Taba, kondisi ini tentunya membingungkan investor. Kemudian mengenai pengurusan perizinan, karena sebagian izin adalah milik pemerintah daerah (Pemko Batam,red). Sedangkan sebagian lagi mengenai lahan, izin prinsip, peralihian hak dan pranalogi merupakan kewenangan BP Batam. Sehingga terjadi keterlambatan dalam pengurusan perizinan. Masalah ini coba diatasi dengan beberapa kali penggantian kepala BP.

“Akhirnya terbukti, meskipun sudah beberapa kali mengganti Kepala BP Batam tetap saja tidak menguraikan masalah,” jelasnya lagi.

Dipaparkannya, keberadaan PP 62 tentang ex officio Kepala BP Batam oleh Walikota, bukan merupakan rangkap jabatan. Karena BP Batam tidak termasuk dalam pejabat negara, tetapi pejabat BLU saja. Disebutkannya, dalam pembahasan tentang masalah ini, jabatan Ex Officio itu bukan untuk permanen. Karena tujuan sementaranya adalah untuk meredam konflik dualisme.

“Dengan dikendalikan oleh satu orang, yakni Walikota Batam, koordinasi yang rumit akan menjadi teratasi. Sehingga bisa saling suppporting,” paparnya.

Ketua DPRD Kota Batam pertama tersebut mengungkapkan, ada kelemahan yang belum didudukan tentang kebijakan Ex Officio ini. Seharusnya ada rincian tugas mengenai Standar Operasional (SOP) yang jelas turun dari PP 62 tersebut. Yakni, mengenai apa saja yang menjadi benturan kepentingan. Pertama adalah mengenai masalah pertanahan. Namun dokumen tersebut tidak pernah terbit oleh Dewan Kawasan Batam sampai saat ini. Seharusnya ada dokumen benturan kepentingan, karena itu amanat PP 62. Kedua harus diterbitkan SOP tentang tugas Ex Officio Kepala BP Batam. Sehingga tidak terlalu jauh masuk dalam hal perizinan.

“Yang perlu dipahami adalah Jabatan walikota adalah jabatan politik, sedangkan BP Batam adalah jabatan profesional. Agar tidak terjadi konflik intres atau Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang, seharusnya diterbitkan SOP tersebut. Inilah sebenarnya yang terjadi sekarang. Karena tidak adanya dokumen yang jelas, munculah berbagai isu. Adanya tudingan atau dugaan kepentingan partai. Ini seharunya tidak muncul atau terjadi apabila dua dokumen tadi dimunculkan,” ungkap Taba.

Pria yang pernah duduk sebagai Ketua KNPI tersebut menegaskan, dengan tidak adanya SOP tersebut, kewenangan Ex Officio menjadi begitu luas, sebagai mana Kepala BP Batam dipegang oleh profesional. Padahal pokok persoalan sebenarnya, hanya mengurus yang benturan-benturan saja. Maka dari itu, kewenangan Ex Officio harus dirinci dengan jelas, sehingga dugaan intervensi atau konflik intrest dengan parpol tidak muncul.

“Ini sebenarnya yang terjadi. Sampai ada yang menilai Ex Officio produk gagal, tidak menurut saya. Namun dalam perjalanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.(*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul