Kepri

Taba: BP Kawasan harus Dikendalikan Pusat

Taba Iskandar (f.dalil/batampos.id)

batampos.id- Taba Iskandar, anggota DPRD Kepri meminta pusat dalam hal ini presidn Jokowi untuk segera mengeluarkan keppres penyatuan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK). Tujuannya adalah menyelesaikan masalah Batam mengenai benturan kepentingan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Karena untuk menyelesaikan masalah Batam menuju integrasi BBK, Bintan dan Karimun tidak ada masalah karena inclave. Sedangkan di Batam menyeluruh FTZ-nya. Makanya supaya tidak tabrakan, perlu dituntaskan persoalannya terlebih dahulu.

BACA JUGA: Desak Presiden Tuntaskan Penyatuan FTZ BBK

“Tujuan dari Ex Officio itu adalah supaya tidak terjadi gesekan keras. Maka segra dikeluarkan hal-hal yang menyebabkan benturan itu. Apa itu persoalannya, pertama adalah masalah lahan. Untuk lahan yang menyangkut pemukiman, kepentingan umum, kepentingan sosial diserahkan ke Pemko Batam. Sedangkan BP Batam cukup mengurus lahan untuk kebutuhan investasi dan hal-hal strategis, pelabuhan, bandara,” ujar Taba.

Advertisement

Dijelaskanya, kenapa perlu integrasi BBK, karena UU Omnibus Law juga sudah mengarah ke sana, tujuannya adalah agar terjadi percepatan atau akslerasi dalam pengembangan investasi dan pengembangan kawasan. Amanat UU Cipta Kerja dan PP 41 itu, semua perizinan itu akan berada di Badan Pengeola Kawasan, khusus yang menyangkut FTZ.

“Untuk Wilayah FTZ BBK, perizinan satu pintu melalui BP Kawasan. Maka idenya adalah BP Kawasan satu, dan Dewan kawasannya juga satu. Sekarang Dewan Kawasan Bintan Karimun adalah Gubernur, sedangkan Batam Dewan kawasanya adalah Menko Perekonomian,” jelasnya.

Ditegaskan Taba, kalau diintergasikan hanya akan ada satu. Maka yang diperlukan adalah, pertama harus segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Dewan Kawasan BBK yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Kedua diterbitkan PP Intgrasi BBK, sehingga hanya ada satu Badan Pengusahaan saja yang mengurus tentang FTZ Batam, Bintan, dan Karimun dengan catatan khusus Batam mengeluarkan masalah lahan pemukiman, dan lahan untuk sosial. Kalau itu dikeluarkan cepat selesai, maka Ex Officio otomatis tidak diperlukan, karena sudah ada tugas yang spesifik dan tidak ada lagi benturan kepentingan antara Pemko dengan BP Batam.

“Ketika itu yang menjadi kewenangan Walikota Batam sudah kembalikan, tentunya tidak ada gunanya lagi Walikota Batam duduk sebagai ex Officio di sana (BP Batam). Karena tujuan BP Batam adalah pengembangan investasi yang dikendalikan Pemerintah Pusat. Kenapa dikendalikan Pemerintah Pusat, karena yang akan diemban oleh BP Kawasan adalah insentif, tentunya menjadi kewenangan pusat, misalnya pembebasan pajak, pembebasan bea masuk, tax holiday, dan lain sebaginya. Di FTZ itu, instansinya adalah bea cukai. Soal ini yang bisa menetukana adalah Kemenkeu,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut katanya, kalau Dewan Kawasannya adalah Menko Perekonomian, tentu persoalannya selesai. Namun kalau Gubernur mana bisa membebaskan itu. Dengan adanya penyatuan ini nanti, maka tidak perlu diributkan lagi siapa kepala BP-nya. Karena sudah pasti yang menjadi kepala BP Batam adalah profesional yang murni bekerja untuk pengembangan investasi dan kawasan.

“Kerjanya nanti adalah melayani perizinan, supaya cepat terbuka investasi secepat-cepatnya, terbuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, itulah tujuan akhirnya. Saat ini kita memelurkan investai besar, untuk membuka lapangan kerja dan peningkatan ekonomi daerah tentunya,” tutup Taba Iskandar. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul