Metropolis

58 Mobil Pengangkut Sampah DLH Batam Tak Laik Jalan

batampos.id – Tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam menemukan 58 kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, yang tak laik sehingga tak lolos uji KIR. Namun, kendaraan tersebut masih dioperasikan hingga saat ini.

F. Iman Wachyudi/Batam Pos
Petugas kebersihan mengangkut bin kontainaer sampah di TPS Tanjunguma ke truk sampah, Senin (17/5/2021) lalu. DPRD Batam menemukan 58 armada truk sampah DLH Batam yang tak laik jalan masih beroperasi.

Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota, Mochamad Mustofa, mengatakan, armada sampah yang rusak dan tak lolos uji KIR itu adalah armada pembelian di tahun anggaran 2012. Ia mempertanyakan alasan DLH Batam sehingga kendaraan tersebut masih digunakan, padahal sertifikat uji KIR merupakan suatu penilaian keselamatan di jalan.

“Kalau ini dianggap suatu hal yang biasa dan tak menjadi sebuah kewajiban dan harus dipenuhi, pemerintah daerah harus mengkaji ulang. KIR itu diatur undang-undang, maka wajib dilakukan. Masyarakat saja wajib melakukan KIR apabila mempunyai kendaraan. Apalagi ini kendaraan pemerintah daerah,” ujarnya.

Advertisement

Ia melanjutkan, Tim Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Batam juga meninjau langsung 58 armada sampah milik DLH yang rusak tersebut di TPA Telagapunggur, Senin (7/6) lalu. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung, dari 58 kendaraan itu mana yang sudah layak untuk di-scrap maupun yang masih bisa dilakukan perbaikan.

“Maka kami bawa juga tim dari Inspektorat dan Bagian Aset, tindakan apa yang bisa dilakukan. Karena APBD sudah jalan, tinggal pembenahan seperti apa yang dimungkinkan menggunakan APBD itu,” katanya.

Ia menambahkan, kendaraan yang tak laik jalan dan tak lolos uji KIR tersebut tidak mungkin dihentikan operasionalnya karena tidak cukupnya armada untuk mengangkut sampah di Kota Batam. Sehingga, seharusnya ini bisa menjadi tanggung jawab DLH terkait dengan 58 armada yang rusak karena setiap tahunnya sudah dianggarkan biaya perawatan dari APBD.

“Saya harap kepala dinas membantu wali kota dan tak semua harus wali kota yang menjalankan. Makanya, wali kota juga saya harap, kalau ada kepala dinas tak bisa kerja, ganti saja dari pada mengorbankan masyarakat,” imbuhnya.

Anggota Tim Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Batam lainnya, Udin P Sihaloho, mengatakan, saat ini DLH mempunyai 129 armada dan 58 armada dalam kondisi tak laik jalan. Namun, saat peninjauan yang dilakukan ke TPA Punggur, Tim Pansus tidak melihat 58 kendaraan yang tak layak tersebut. Padahal, kunjungan yang dilakukan Tim Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota dilakukan di luar jam kerja.

“Saya tak yakin semua mobil itu jalan semua. Bisa saja mobil itu sudah teronggok, atau sudah terduduk. Kalau ini terjadi, ada namanya manipulasi aset. Karena ketika mobil itu masih jalan, otomatis biaya perawatannya masih dianggarkan. Bagaimana mungkin armada yang tak layak berjalan itu tetap harus kita support lagi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dari peninjauan yang dilakukan, dirinya juga melihat puluhan bin kontainer yang sudah rusak dan kendaraan yang sudah tak jalan. Sehingga, bin kontainer yang sudah rusak parah dan kendaraan yang sudah tak terpakai itu dilakukan penghapusan aset sehingga tak membebankan APBD untuk biaya perawatannya.

“Tak masalah kita beli armada baru, tapi marilah kita belajar dengan kondisi yang lama ini, supaya dalam pembelian atau pengadaan aset baru, kita juga harus peduli dengan perawatannya,” katanya. (*)

 

 

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : RATNA IRTATIK