Metropolis

DPR Batam Nilai 6.437 Honorer Pemko Terlalu Banyak

batampos.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mempekerjakan sedikitnya 6.437 tenaga honorer untuk mendukung jalannya sistem pemerintahan. Keberadaan honorer itu mayoritas bekerja di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasnah, mengatakan, penerimaan tenaga honorer sesuai kebutuhan. Hal ini karena jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang ada tidak mampu menutupi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemko Batam saat ini.

Para tenaga honorer Pemko Batam (berbaju biru polos) setelah melakukan upacara.
foto: Cecep Mulyana / Batam Pos

”Seperti guru, kebutuhan disesuaikan dengan jumlah sekolah yang dibangun Pemko Batam, begitu juga dengan tenaga medis. Dua sektor ini selalu mengalami penambahan fasilitas atau infrastruktur, sehingga juga berdampak terhadap kebutuhan pegawai,” kata Hasnah, Selasa (8/6/2021).

Advertisement

Hasnah mengungkapkan, keberadaan honorer sangat membantu tugas dan tanggung jawab pemerintah. Tenaga honorer dibiayai dari APBD setiap tahunnya. Besar gaji yang diterima setiap honorer disesuaikan dengan jenjang pendidikan saat mendaftar sebagai tenaga honorer.

Untuk saat ini, tenaga honorer pendidikan SMA digaji Rp 2.950.000 per bulan, pendidikan D1 dan D3 sebesar Rp 3.000.000 per bulan, dan pendidikan S1 dan S2 sebesar Rp. 3.150.000 ribu per bulannya.

”Jadi direkrut berdasarkan kebutuhan. Biasanya dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengusulkan, jika ada anggaran dan kebutuhan memang diperlukan, maka akan direkrut,” sebutnya.

Hasnah menegaskan, penerimaan untuk tenaga honorer melihat kebutuhan dan anggaran. Pemerintah juga tidak bisa memaksakan perekrutan, jika tidak ada alokasi anggaran untuk hal tersebut.

“Sejauh tidak memberatkan anggaran tidak ada masalah. Karena yang kita rekrut ini benar-benar kebutuhan Pemko Batam. Kalau tidak direkrut akan berdampak terhadap jalannya sistem pemerintahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin, mengatakan, untuk menjalankan pemerintahan dibutuhkan tenaga honorer, hal ini karena jumlah ASN tidak sebanding dengan kebutuhan.

”Beberapa tahun sempat tidak ada penerimaan CPNS, sedangkan kebutuhan setiap tahun selalu ada. Sehingga kami mengambil dari honorer untuk membantu pemerintah. Misalnya guru, profesi itu sangat penting karenanya kita rekrut,” sebutnya.

Begitu juga dengan tenaga kebersihan. Untuk mendukung program pemerintahan dalam menciptakan Kota Batam yang bersih, dibutuhkan tenaga honorer. Jumlah tenaga honorer disesuaikan dengan kebutuhan, agar bisa mengakomodasi kebutuhan sektor persampahan di Batam.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Batam menyoroti banyaknya jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemeritah Kota Batam. Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, meminta seluruh OPD mengkaji kembali jumlah tenaga honorer di lingkungannya masing-masing. Sebab, dengan banyaknya tenaga honorer tersebut, tentu akan membebani APBD Kota Batam.

”Untuk gaji tenaga administrasi ada yang Rp 2,5 juta, ada juga yang Rp 3 juta. Dan kalau dihitung sesuai UMK, jebol APBD kita,” katanya.

Untuk itu, ia meminta seluruh OPD melakukan pengkajian kebutuhan analisis jabatan kerja masing-masing OPD. Sebab, saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara jelas bagaimana perekrutan maupun persyaratan untuk jadi tenaga honorer.

Selama ini, tenaga hanya melakukan perekrutan melalui perjanjian kerja dengan seluruh OPD dan langsung dibawah kepala dinas.

Apalagi dalam waktu dekat, Pemko Batam juga mendapat penambahan 2 ribu lebih kuota formasi PPPK pada tahun ini. Sehingga, kuota pegawai akan bertambah namun kuota honorer tidak berkurang. ”PPPK ini ada yang digaji daerah, ada yang oleh pusat. PPPK ini lebih sejahtera. Gaji yang diperoleh lebih besar, karena dapat tunjangan,” imbuhnya. (*)

 

Reporter : YULITAVIA / EGGI I
Editor : RATNA IRTATIK